Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: dok.inapex)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Untuk mewujudkan komitmen pemerintah mendorong pemerataan pemabngunan serta meminimalisir ketimpangan (disparitas), sejumlah proyek infrastruktur di Pulau Papua terus dikebut.

Diantaranya, melalui pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah mengurangi tingkat kemahalan yang terjadi di Pulau tersebut yang terdiri dari dua provinsi yakni Provinsi Papua Barat dan Papua.

Seiring dengan Nawa Cita pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pemerintah juga melindungi kepentingan nasional dikawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk meningkatkan kapasitas daerah-daerah memberikan pelayanan publik.

Dimensi pemerataan dan kewilayahan, selanjutnya diatur Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dimana pembangunan yang dilakukan harus mampu menghilangkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antar wilayah.

Sementara itu, Kementerian PUPR secara bertahap terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung konektivitas, ketahanan pangan dan air, dan perumahan permukiman.

Bahkan menjadi prioritas nasional, sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Daftar Proyek Strategis Nasional di Provinsi Papua dan Papua Barat antara lain, Pembangunan jalan trans papua, jalan lintas perbatasan dan menuju lintas batas serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang di Skouw, Jayapura.

“Pembangunan di Pulau Papua tidak hanya untuk membuka keterisoliran, namun harus bisa menurunkan tingkat kemahalan disana,”kata Menteri PUPR Basuki.

Kementerian PUPR juga melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur di Pulau Papua dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019 dari 35 wilayah pembangunan strategis (WPS), terdapat empat WPS di Papua dan Papua Barat yakni WPS 31 Sorong-Manokwari, WPS 32 Manokwari-Bintuni, WPS 33 Nabire-Enarotali-Wamena, dan WPS 34 Jayapura-Merauke.

“Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di perkotaan, tetapi membangun infrastruktur di perbatasan juga untuk mengurangi disparitas, sosial, ekonomi dan wilayah. Pembangunan jalan itu prinsipnya agar bisa lebih cepat, aman dan murah,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di Pulau Papua cukup besar. Tahun 2015, alokasi untuk Papua sebesar Rp 5,66 triliun dimana alokasi untuk sumber daya air Rp 576 miliar, jalan dan jembatan Rp Rp 4,26 triliun, permukiman Rp 281 miliar dan perumahan Rp 415 miliar. Tahun 2016, alokasi untuk Papua sebesar Rp 5,06 triliun dimana alokasi untuk sumber daya air Rp 308 miliar, jalan dan jembatan Rp 3,74 triliun, permukiman Rp 250 miliar dan perumahan Rp 216 miliar.

Tahun 2017, alokasi untuk Papua sebesar Rp 4,96 triliun dimana alokasi untuk sumber daya air Rp 411 miliar, jalan dan jembatan Rp 3,72 triliun, permukiman Rp 132 miliar dan perumahan Rp 85,7 miliar.

Kemudian untuk alokasi untuk Papua Barat, pada tahun 2015 sebesar Rp 3,96 triliun terbagi infrastruktur sumber daya air Rp 775 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,48 triliun, permukiman Rp 405 miliar dan perumahan Rp 78 miliar.

Tahun 2016 alokasi Papua Barat sebesar Rp 2,53 triliun, terbagi untuk alokasi infrastruktur sumber daya air Rp 499 miliar, jalan dan jembatan Rp 1,28 triliun, permukiman Rp 255 miliar dan perumahan Rp 183 miliar.

Tahun 2017 alokasi Papua Barat meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 2,64 triliun, terbagi untuk alokasi infrastruktur sumber daya air Rp 343 miliar, jalan dan jembatan Rp 1,51 triliun, permukiman Rp 129 miliar. Sehingga total alokasi pembangunan infrastruktur PUPR untuk Pulau Papua mencapai Rp 7,6 triliun.

Alokasi pembangunan infrastruktur di Pulau Papua juga didanai melalui Dana Alokasi Khusus dimana tahun 2015, dana DAK untuk kedua provinsi tersebut sebesar Rp 1,59 triliun, tahun 2016 dana tersebut meningkat pesat menjadi sebesar Rp 6,35 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp 2,18 triliun.

Sementara itu, luasnya cakupan wilayah, medan yang berat serta besarnya kegiatan infrastruktur di Pulau Papua turut disadari Kementerian PUPR untuk menyiapkan penguatan organisasi dan sumber daya manusia mendukung tercapainya target. Bila sebelumnya hanya terdapat satu balai jalan, kini untuk penanganan jalan, masing-masing provinsi telah memiliki balai pelaksanaan jalan.

Kementerian PUPR memiliki Balai Besar Pelaksanaan Jalan XVIII di Provinsi Papua dan Balai Pelaksanaan Jalan XVII untuk Provinsi Papua Barat.Demikian halnya, untuk penanganan infrastruktur sumber daya air, Kementerian PUPR memiliki Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat, BWS Papua dan BWS Papua Merauke.

Dalam tataran sumber daya manusia, sumberdaya manusia yang berasal dari Papua di Kementerian PUPR juga telah memiliki kompetensi yang memadai, sehingga saat ini jabatan Kepala BWS Papua Barat dan Kepala BWS Papua Merauke telah dijabat oleh putra daerah.

Pengangkatan Kepala Balai di lingkungan Kementerian PUPR di seluruh Indonesia dilakukan sesuai prosedur kepegawaian yang berlaku dengan mempertimbangkan keahlian dan pengalaman pegawai yang bersangkutan. Khusus tentang Papua dan Papua Barat, sejak 3 tahun terakhir terus dilakukan peningkatan kapasitas dan penjenjangan karir untuk mendorong SDM dari daerah.

Disamping menjabat sebagai kepala balai, sebanyak 13 orang papua telah menduduki jabatan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan 2 orang menjadi pejabat struktural di BBPJN XVIII.