Dari kiri, terlihat Dirut BTN Maryono, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, didampingi Maurin Sitorus. (Foto: dok.inapex)
Dari kiri, terlihat Dirut BTN Maryono, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, didampingi Maurin Sitorus. (Foto: dok.inapex)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Untuk mewujudkan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memperoleh subsidi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menggandeng Bank Dunia.

Program BP2BT tersebut akan diperuntukan bagi pekerja formal dan informal yang selama ini memiliki keterbatasan akses perbankan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus saat rapat dengan Bank Dunia mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan sekarang ini sedang merancang program bantuan pembiayaan berdasarkan tabungan.

“Dengan program itu maka pekerja informal diharuskan menabung terlebih dahulu dengan jangka waktu tertentu, sekitar enam bulan sampai satu tahun. Setelah mencapai jangka waktu yang ditentukan maka pekerja informal dapat memperoleh bantuan dari pemerintah berupa uang muka,” kata Maurin, saat ditemui INAPEX.co.id, usai rapat di Kementerian PUPR, Kamis (6/10).

Lebih lanjut dikatakan Maurin, rencananya Program BP2BT ini akan menargetkan sedikitnya 715.000 unit rumah bersubsidi untuk MBR. Selain itu, rata-rata bantuan yang akan diberikan untuk MBR ini diprediksikan sebesar Rp 27 juta per rumah tangga.

Terkait pendanaannya akan bekerja jasa dengan Bank Dunia untuk pembiayaan perumahan bersubsidi sebesar US$ 197 juta.

Untuk program BP2BT ini rencananya pemerintah juga akan menggandeng sejumlah bank pelaksana seperti Bank BRI, Bank Artha Graha, dan Bank BTN. Tak hanya itu, program ini juga akan melibatkan lembaga asuransi atau jaminan lainnya, seperti Jamkrindo.

Menurutnya, progam kerjasama dengan Bank Dunia ini tidak hanya menyangkut pogram BP2BT tetapi juga terkait bantuan teknis lainnya.

Misalnya, seperti untuk konsultansi Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). “Kami saat ini sedang membahas tentang Peraturan Pemerintah tentang Tapera. Tapera ini harus sudah diimplementasikan pada Maret 2018,” pungkas Maurin.