WNA Tidak Diizinkan Memiliki Tanah Di Indonesia
WNA di Indonesia

News.RumahRei.Com, – Berdasarkan prinsip nasionalitas dalam peraturan agraria di Indonesia, warga negara asing (WNA) tak diizinkan memiliki tanah di Indonesia.

Malah, warga negara Indonesia (WNI) yang menjalankan perkawinan campuran dengan WNA mesti melepaskan tanah hak miliknya, sebab tanah ini sudah bercampur dan merupakan bagian dari harta bersama perkawinan.

Adanya Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2015 kian mempertegas solusi supaya WNI tidak kehilangan tanahnya saat melaksanakan perkawinan campuran dengan WNA.

“Untuk mempertahankan prinsip nasionalitas agraria, Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah,” jelas Praktisi Hukum Dadang Sukandar SH, Senin (5/9).

Pasal 21 UUPA menjelaskan bahwa WNA yang masih punya hak milik pada saat mulai berlakunya UUPA ini harus melepaskan hak milik atas tanahnya ini.

Saat prinsipilnya asas nasionalitas, WNI yang juga mempunyai kewarganegaraan lain di luar kewarganegaraan Indonesia tak bisa mempunyai tanah hak milik.

Penguasaan properti oleh WNA hanya bisa dilaksanakan dengan hak pakai, sesuai yang ditentukan dalam Pasal 42 UUPA.

Hak pakai ialah hak untuk memakai dan/atau memperoleh hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.

Selain itu, juga memberi kewajiban dan wewenang untuk WNA seperti yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah.

Bersamaan dengan meningkatnya jumlah WNA yang menjalankan usaha dan bekerja di Indonesia, berdampak pada meningkatnya permintaan kebutuhan rumah untuk WNA.

Peningkatan tersebut mengharuskan pemerintah harus memperjelas kepemilikan properti oleh WNA hingga pada akhir 2015 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (PP 103/2015).

“PP tersebut memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi orang asing untuk memperoleh rumah tempat tinggalnya di Indonesia, yang tentu saja dengan tetap memegang prinsip nasionalitas,” tambah Dadang.

Bersamaan dengan bertambahnya jumlah WNA di Indonesia, hal tersebut juga berefek pada meningkatnya perkawinan campuran antara WNI dan WNA.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, sebab perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan pasal ini, dalam perkawinan campuran seorang WNI yang menikah dengan seorang WNA, baik perkawinan tersebut dilaksanakan di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Dari segi kepemilikan tanah, terutama untuk WNI, perkawinan campuran bisa berdampak pada hak milik tanah WNI yang akan hilang.