Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

SUKABUMI, INAPEX.co.id – Usai meresmikan rumah murah khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Cikarang, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bakal “Gebuk” alias mengembangkan pembangunan hunian layak disejumlah wilayah lain.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Maryono mengakui, pihaknya selaku penyedia kredit untuk program tersebut, sudah memiliki catatan lokasi kota yang akan dibangun rumah murah nantinya. Pengembangan hunian itu, tak hanya di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga menyebar ke pulau-pulau lainnya.

“Kami sudah memetakan selain di Depok ada di Balikpapan, Semarang, Bandung, Makassar, ya beberapa daerah lah,” kata Maryono, di Sukabumi, baru-baru ini.

Menurutnya, rumah murah Jokowi sangat diminati masyarakat. Hanya dengan uang Rp 112 juta-Rp 141 juta, masyarakat bisa memiliki rumah sederhana dengan tipe 25/60. Untuk akses KPR masyarakat juga hanya perlu membayar uang muka (DP) 1%.

“Ini artinya pelaksanaan rumah subsidi sudah berjalan. Apalagi ini baru semester satu, biasanya semester satu masih melambat,” imbuh Maryono.

Rumah murah di beberapa wilayah yang disebutkan Maryono itu sebagian sudah rampung terbangun, dan sebagian besar dalam tahap pembangunan. “Kalau bangun sudah dari beberapa tahun lalu. Ini kami panen, mendekati jadi,” tambahnya.

Untuk tipe rumah yang dibangun juga hampir seragam dengan rumah murah di Cikarang. Untuk harga, kata Maryono, relatif sama namun tergantung harga tanah di daerah masing-masing. Peruntukannya juga sama yakni untuk MBR, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun swasta.

“Peminat rumah MBR banyak banget, selama ini dia sewa atau tinggal sama keluarganya. Daripada dia sewa Rp 500 ribu per bulan, lebih baik beli dia cicil Rp 700 ribu per bulan,” tandasnya.

RUMAH SUBSIDI

Terlepas itu, ternyata memiliki rumah subsidi sangat mengandung resiko jika tidak dihuni sendiri. Seperti diketahui, rumah yang dibeli melalui kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi mempunya aturan harus dihuni atau tidak boleh dibiarkan kosong. Jika dibiarkan kosong, maka fasilitas seperti bunga murah akan hilang.

“Konversi kredit dari bunga murah ke mahal, dari bunga subsidi ke komersial,” ujar Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono di Jakarta, baru – baru ini.

Budi Hartono menambahkan, rumah subsidi tak boleh dibiarkan kosong maksimal setahun. Dia bilang, jika KPR subsidi dikonversi ke KPR biasa, maka bunga yang dibayarkan akan lebih mahal.

“Debiturnya yang dapat 5 persen misalnya angsuran katakan Rp 700 ribu. Kemudian kita tarik, bank kan menggunakan 100 persen dana bank mahal. Kena 13 persen, kan dua kali lipat,” ujar Budi Hartono.

Selain itu, masih dikatakan Budi Hartono, KPR subsidi mesti tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan. Supaya tepat sasaran, maka pihaknya akan melakukan monitoring guna mengetahui rumah-rumah itu benar ditempati.

“Jadi ada tahapannya hasil monitoring ke lapangan, misalnya diketahui kosong, kosong itu akan rinci lagi kosongnya kenapa. Misalnya PNS pindah tugas, itu kita tolerir. Tapi kalau memang kosong, sudah punya rumah di mana, kita proses, kita panggil dulu. Kemudian kita kasi kesempatan lagi 3 bulan, kedua 3 bulan lagi, nanti kita minta bank untuk debitur ini, hasil monitor, dikasih kesempatan ini, maka sesuai dengan peraturan akan kita tarik,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Budi Hartono, pihaknya tengah menjajaki kerjasama dengan PT PLN (Persero). Dengan data PLN, maka bisa diketahui rumah mana yang benar-benar ditempati atau tidak.

“Kita jajaki kerjasama PLN, kita bisa mengakses data PLN. Kan ada rekening PLN. Kita lihat penggunaan pulsa seperti apa, kalau minim kosong berarti kosong itu. Masa dihuni minimum terus, kan pasti ada nyala listrik kulkas televisi,” pungkasnya.