Untuk Jangka Panjang, KPR Subsidi FLPP Lebih Baik Daripada SSB
Ilustrasi (Foto: rumahdijual)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Untuk jangka panjang, KPR Subsidi FLPP lebih baik daripada SSB. Hal ini disampaikan anggota Komisi V DPR yang membidangi perumahan Hengki Kurniadi.

Menurutnya, pemerintah mesti meningkatkan penggunaan KPR bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bukan memangkasnya seperti saat ini dan menggantinya dengan lebih banyak skema subsidi selisih bunga (SSB).

FLPP memang memerlukan anggaran negara yang lebih besar untuk dana pokok pembiayaan kredit, namun sifatnya bergulir. Sedangkan SSB membutuhkan anggaran sangat kecil sebab hanya untuk membayar selisih bunga subsidi (5 persen per tahun) dengan bunga pasar yang berlaku pada tahun anggaran, namun terhitung sebagai pengeluaran yang hilang begitu saja.

“FLPP ini sifatnya dana bergulir yang akan kembali (ke negara) sehingga makin lama dananya makin besar dan bisa menjamin pembiayaan perumahan dalam jangka panjang, karena bisa menjadi instrumen investasi. Kalau SSB habis begitu saja sehingga membebani anggaran,” imbuhnya saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Gedung DPR Jakarta, baru-baru ini.

Menurutnya, pola pembiayaan perumahan dengan SSB masih diperlukan untuk sekarang ini. Namun mesti mulai dipikirikan untuk memperbesar skema FLPP, sedangkan SSB harus ditetapkan jangka waktunya, jangan digunakan untuk jangka panjang sebab akan menghabiskan APBN dan memberatkan kemampuan fiskal negara.

“Bank BTN sebagai bank pelaksana juga menurut saya perlu dievaluasi. Program ini harus melibatka banyak bank, sehingga terjadi kompetisi positif antar bank yang membuat seluruh prosesnya bisa lebih efisien dan ujungnya memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah murah,” kata Hengki.

Selain itu, PUPR mengajukan alokasi anggaran subsidi pemilikan rumah rakyat Rp.6,09 triliun tahun 2018. “Itu untuk KPR subsidi dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 42 ribu unit rumah, subsidi selisih bunga (SSB) 225 ribu unit, dan subsidi bantuan uang muka (BUM) untuk 334 ribu rumah,” papar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti.

Secara khusus Lana juga meminta kepada anggota DPR untuk mendata masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sejumlah daerah pemilihannya, terutama pekerja informal yang lebih layak memperoleh bantuan kredit rumah.

Data MBR penerima bantuan perumahan diperlukan untuk memudahkan penyaluran bantuan dan tepat sasaran.

“Saat ini bank penyalur kredit rumah bersubsidi juga bukan hanya Bank BTN saja, tapi sudah ada delapan bank nasional dan 22 bank pembangunan daerah (BPD). Makin banyak dan beragamnya penyalur KPR subsidi akan memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan kredit,” tuntas Lana.