Uang Muka Nol Persen Belum Bisa Direalisasikan
Uang Muka Nol Persen (Foto: dok.inapex)

 

SEMARANG, INAPEX.co.id, – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membenarkan bahwa wacana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan uang muka nol persen belum bisa direalisasikan.

“Yang bersubsidi saja ada uang muka satu persen. Jadi kalau nol persen pelanggaran menurut Bank Indonesia (BI),” tutur Basuki, seusai peluncuran program KPR BTN Mikro di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, baru-baru ini.

BI, tambah Basuki, sudah membantah. Berdasarkan ketentuan, uang muka tetap harus ada, bila diterapkan nol persen itu diklaim sebagai suatu pelanggaran.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Maryono menambahkan bahwa uang muka KPR nol persen tak diperbolehkan.

Dalam program KPR BTN Mikro yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) khususnya pekerja informal saja, tetap ada uang muka satu persen.

Sedangkan untuk renovasi rumah atau pembangunan rumah, uang muka yang mesti dibayarkan minimal 10 persen.

“Uang muka nol persen sebetulnya tidak diperbolehkan BI. Tapi (kalau) angsuran bisa harian, bulanan, tahunan. Harian, Rp.15.000 per hari, hampir sama dengan beli motor,” jelas Maryono.

Dia menjelaskan, syarat masyarakat yang dapat menggunakan KPR Mikro ialah masyarakat yang masuk dalam komunitas pedagang binaan Kementrian Koperasi dan UKM; usaha yang dimiliki telah berjalan selama 1 tahun, dan mempunyai tabungan BTN minimal 3 bulan.

“Uang muka bisa menggunakan dari tabungan, sebab sebelum mengajukan mereka telah menabung terlebih dulu,” katanya.

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Perusahaan Intiland, Theresia Rustandi menjelaskan, pembiayaan KPR tanpa DP alias DP 0% sebenarnya bukan barang baru di industri properti.

Bahkan saat ini penawaran pemilikan rumah atau hunian melalui skema KPR tanpa uang muka sudah lama marak ditawarkan pengembang.

“Tapi kebanyakan dilakukan pengembang sekarang itu kebanyakan cuma gimmick (bahasa marketing),” ujarnya, saat ditemui dikawasan Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menurutnya, terdapat konsekuensi yang harus ditanggung pembeli rumah diantaranya termasuk mulai dari penawaran tanpa DP tersebut. Seperti tenor yang pendek hingga cicilan yang melambung.

Theresia mencontohkan, misalnya harga rumah di Jakarta Rp.200 juta dan dilakukan tanpa DP, biasanya akan dipatok tenor cicilan tidak lebih dari 5 tahun. Jika dihitung tanpa DP, dan dicicil tanpa bunga, maka cicilan akan dilakukan sebesar Rp.3,3 juta per bulan selama 5 tahun. “Kalau pengembang biasanya cuma gimmick,” ungkap Theresia.