soedirmanz
Direktur Utama PT. Adhouse Indonesia Cipta Soedirman Zakaria. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Lagi, transaksi pasar properti diprediksi bakal meningkat pada Agustus 2017 nanti. Hal tersebut terbukti pada nilai transaksi di Pameran Indonesia Properti Expo 2017 yang melampaui target hingga Rp.5,9 triliun hanya selama pameran berlangsung 9 hari.

“Padahal saat itu kami sempat merasa pesimis karena kondisi politik yang tak menentu, tapi setelah melihat langsung antusias pengunjung membuktikan kebutuhan rumah tetap menjadi prioritas bagi masyarakat terlepas kondisi politik yang rentan meresahkan ini,” ungkap Direktur Utama PT. Adhouse Indonesia Cipta Soedirman Zakaria, kepada INAPEX.co.id, saat ditemui dikantornya, Kamis (23/2).

Selain itu, Soedirman juga menyempatkan diri mengucapkan terimakasih terhadap mitra kerja serta seluruh pendukung acara pameran Indonesia Properti Expo 2017 yang berlangsung sukses.

“Alhamdulillah pameran kita sejak dibuka tanggal sebelas Februari oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dapat kami laporkan pencapaian pengunjung 264.1000 orang,” paparnya.

Ia mengakui pencapaian jumlah pengunjung tersebut, dinilai tidak maksimal seperti tahun sebelumnya kerena terbentur faktor kondisi politik. “Kami memang mengakui dari total pengunjung dari tahun lalu menurun, karena mungkin ada faktor Pilkada dan faktor lain-lain. Tapi kami optimis untuk pameran di bulan Agustus nanti bisa mencapai diatas jumlah tersebut,” pungkasnya.

Terlepas itu, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) sejak 17 Maret 2016 lalu. Peraturan itu dibuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo mengungkapkan, dengan dikeluarkannya UU anti krisis ini, Indonesia bisa menghadapi segala macam tantangan, dari kondisi perekonomian global yang bergejolak di tahun 2016 lalu.

“Dengan adanya UU ini sebetulnya kami bisa lewati periode-periode sulit di 2016. Kita sama-sama tahu, kebutuhan untuk memiliki UU ini sejak tantangan di 1997-1998 dan 2008-2009. Maka setelah ada UU ini kami bisa lalui 2016 dengan baik,” ungkap Agus saat rapat bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (22/2).

UU PPKSK menjadi landasan hukum bagi para pengambil kebijakan seperti BI, OJK, LPS serta pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat. “2016 ada tantangan besarnya ada Brexit, kenaikan fed rate, shock ketika pilpres di AS, terpilihnya Donald Trump dan akibatkan reaksi luar biasa di global dan berdampak ke negara-negara termasuk di Indonesia. Ekonomi kita terjaga. Dan salah satu yang menjaga kita adalah UU PPKSK,” katanya.

Agus menjelaskan, walau pun tidak sedang mengalami kondisi yang krisis, namun pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS, yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), tetap melakukan antisipasi.

“Indonesia, kami sekarang memiliki stabilitas yang baik, Pertumbuhan Ekonomi dan inflasi baik, cadangan devisa dari US$ 105 miliar jadi US$ 116 miliar. Di 2016 ini kami yang memiliki cadangan devisa di atas US$ 3,3 triliun sekarang terpaksa punya kondisi dibawah US$ 3 triliun. NPI surplus US$ 12 miliar. Kami apresiasi kepada DPR karena setujui UU ini,” jelasnya.