Tidak Mengikuti Syarat KPR Bersubsidi, Akan dikenakan Sanksi
Sanksi-Sanksi Tidak Mengikuti Syarat KPR (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti, menuturkan bahwa berdasarkan Permen PUPR no. 26/PRT/M/2016, kelompok sasaran penerima KPR bersubsidi mesti memenuhi persyaratan seperti:

  • Harus mempunyai KTP
  • Belum mempunyai rumah
  • Belum pernah menerima subsidi dari pemerintah
  • Memiliki NPWP dan SPT
  • Berpenghasilan maksimal Rp.4 juta per bulan untuk rumah tapak dan Rp.7 juta per bulan untuk rumah susun.
  • Untuk pekerja informal yang tak memiliki slip gaji, penghasilan dapat dibuktikan dengan menunjukkan surat pernyataan yang diketahui oleh kepala desa/lurah tempat KTP diterbitkan.

“Dalam peraturan tersebut juga mengatur bahwa rumah KPR bersubsidi tidak boleh disewakan atau dialihkan kepemilikannya kecuali telah dihuni lebih dari 5 tahun bagi rumah tapak dan 20 tahun bagi rumah susun,” imbuhnya.

Selama program ini berlangsung, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Budi Hartono mengaku pihaknya akan memperoleh aduan dari masyarakat terkait pelanggaran KPR Bersubsidi.

Menurutnya, aduan paling banyak ialah rumah tersebut dibiarkan kosong atau tidak ditempati. “Kami berupaya untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan bekerjasama dengan instansi lain,” jelas Budi.

“Salah satu caranya, kami bekerjasama dengan PLN. Nantinya akan dilihat penggunaan listriknya, apabila penggunaannya minimum atau sangat kecil, maka kemungkinan besar rumah bersubsidi tersebut tidak ditempati,” lanjutnya.

Sedangkan untuk mencegah penerima KPR subsidi bukan merupakan kelompok sasaran, pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses data e-KTP pemohon.

“Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) telah ditemukan berbagai pelanggaran oleh penerima bantuan subsidi seperti rumah yang dibangun spesifikasi materialnya di atas standar rumah subsidi, atau adanya penambahan jumlah kamar yang harganya lebih tinggi dari harga rumah subsidi yang sudah ditentukan pemerintah,” ucapnya.

Sanksi yang didapatkan jika penerima KPR bersubsidi terbukti melakukan pelanggaran yakni harus mengembalikan dana subsidi yang sudah diterima, dan selanjutnya bank pelaksana akan mengaplikasikan tingkat bunga komersil untuk angsuran berikutnya.

Adapun bagi para pengembang, dirinya meminta supaya sarana dan prasarananya memenuhi ketentuan yang berlaku meliputi tersedianya listrik dan air, serta kualitas bangunan memadai.

“Kementerian PUPR akan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah agar rumah KPR FLPP yang dibangun juga mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai dengan UU No.28/2002 tentang Bangunan Gedung. Namun hal ini masih terkendala oleh belum banyaknya Pemda yang memiliki peraturan daerah terkait SLF,” urainya.

Minat masyarakat untuk mengikuti Program Sejuta Rumah sangatlah tinggi. Oleh sebab itu, seluruh pihak yang terkait harus berperan aktif menjalankan ketentuan pemerintah.

Sosialisasi tentang syarat dan ketentuan terkait KPR FLPP akan dilakukan lebih masif baik kepada masyarakat, pengembang dan bank-bank penyalur KPR supaya penyalurannya tepat sasaran.