Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono . (Foto: PUPR)
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono . (Foto: PUPR)

KENDARI, INAPEX.co.id, – Terungkap alasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menganjurkan masyarakat memanfaatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiyaan Perumahan (FLPP) untuk memiliki rumah bersubsidi.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono mengakui, karena dengan KPR FLPP suku bunganya ringan dan angsuran terjangkau.

“Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap perumahan adalah dengan KPR FLPP. Kami harap masyarakat di Kendari dan sekitarnya serta Sulawesi Tenggara bisa ikut memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah bersubsidi,” ungkap Budi Hartono, di GOR Bahteramas, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (26/10).

Alasan itu, juga dikemukanan dihadapan para undangan diantaranya seperti Dewan Pengawas PPDPP Kementerian PUPR Mirna Amin, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Saleh Lasata dan Walikota Kendari Asrun.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, kegiatan sebagai upaya pemerintah mendekatkan para pengembang rumah bersubsidi dengan masyarakat yang membutuhkan ataupun sedang mencari rumah bersubsidi serta harganya murah dan terjangkau.

“Kami juga menggandeng pemda setempat dan perbankan serta asosiasi pengembang yang ada di Sulawesi Tenggara. Kami harap masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah sebab bisa memilih lokasi rumah yang diinginkan serta mengajukan kredit langsung ke perbankan yang menyalurkan KPR FLPP,” katanya.

Budi menerangkan, beberapa keunggulan KPR FLPP dibandingkan KPR komersial yang ada, antara lain suku bunga yang tetap yakni lima persen selama masa tenor yang cukup panjang 20 tahun, angsuran rumah yang terjangkau, bebas PPN dan uang muka ringan.

Dalam kesempatan itu, Saleh Lasata juga menyampaikan bahwa kebutuhan rumah di Sulawesi Tenggara selalu meningkat setiap tahun seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

Oleh sebab itu, terkait sosialisasi program perumahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Adanya pemekaran wilayah seperti dari empat kabupaten menjadi 17 kabupaten/kota di Sultra mau tidak mau akan berdampak pada kebutuhan rumah masyarakat maupun PNS yang bekerja di wilayah tersebut,” kata Saleh Lasata sembari menambahkan, kalau dulu proses untuk KPR berbelit-belit tapi sekarang masyarakat dipermudah dengan adanya KPR FLPP.