Darmin Nasution. (Foto: setkab)
Darmin Nasution. (Foto: setkab)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Terkait situasi ekonomi dunia yang kian melambat, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengambil langkah-langkah taktis dan fundamental untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur.

Diantaranya, melakukan reformasi fiskal yang fokus pada tiga (3) tujuan utama. Selain itu, reformasi fiskal yang pertama dilakukan melalui penurunan subsidi besar-besaran pada akhir 2014.

Kemudian, pengeluaran didorong ke arah pembangunan infrastruktur, dan pengeluaran negara juga didorong ke arah pendidikan dan kesehatan.

“Meski APBN menghadapi kendala dengan perlambatan dunia ini, tetapi kita justru mulai dengan reformasi dibidang itu,” jelas Menko Perekonomian Darmin Nasution di Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, baru-baru ini.

Darmin lebih jauh menjelaskan, pembangunan infrastruktur sekaligus menjawab persoalan ketimpangan. Kondisi tersebut bisa dilihat dari gini rasio yang relatif membaik. Selain mengisi kelemahan utama ekonomi, pembangunan infrastruktur juga mempunyai keuntungan non-tradable goods, tidak perlu dijaja-jajakan kemana-mana untuk menjualnya.

Sementara itu, soal kebijakan deregulasi dan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah, Darmin Nasution menjelaskan, bahwa fokus kebijakan itu untuk meningkatkan investasi, kemudahan memperoleh izin usaha, mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hingga ekspor.

“Dari paket I sampai XIII, pemerintah telah menyederhanakan 214 regulasi. Dari 204 itu, 202 sudah keluar dan selesai. Jadi itu berarti 99 persen,” kata Darmin.

Pemerintah juga membentuk task force besar yang terdiri dari Kementerian/Lembaga. Task forceini terdiri dari empat kelompok kerja, mulai dari Pokja I tentang kampanye dan diseminasi kebijakan.

Diantaranya seperti, Pokja II tentang percepatan dan penuntasan regulasi, Pokja III tentang evaluasi dan analisa dampak dan Pokja IV tentang penanganan dan penyelesaian kasus.

Lebih lanjut dikatakan Darmin, dari hasil paket kebijakan ekonomi ini, pemerintah meresmikan 28 Pusat Logistik Berikat (PLB) yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia.  “Sehingga itu akan menolong kecepatan dan efisiensi logistik kita,” ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga mempercepat perizinan menjadi tiga jam, mengusulkan pengembangan kawasan industri, menetapkan sistem pengupahan, mendorong kemudahan dan insentif Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), melakukan pembiayaan ekspor/KURBE, mendorong kemudahan berusaha bagi UMKM (EODB), mempersingkat proses insentif fiskal, agregator/konsolidator produk-produk ekspor UKM, dan revisi DNI melalui Perpres Nomor 44 tahun 2016.

“Ini semua tentu saja untuk menjadi pelumas. Sehingga ekonomi kita diharapkan bisa berjalan lebih efisien dan lebih cepat,” kata Darmin.

Hadir dalam Press Briefing itu antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PANRB Asman Abnur, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.