Diskusi perumahan membahas soal rencana kenaikan harga rumah subsidi. (Foto: PUPR)

BOGOR, INAPEX.co.id – Terkait rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menaikan harga rumah subsidi, ternyata menimbulkan banyak pertimbangan yang harus dikaji oleh pemerintah.

Untuk itu, disarankan pemerintah harus mempunyai metode perhitungan harga rumah bersubsidi dengan mempertimbangkan beberapa komponen.

“Ada beberapa isu terkait harga rumah bersubsidi. Pemerintah tetap mempertimbangkan harga rumah subsidi yang menarik bagi pengembang namun tetap mempertimbangkan keterjangkauan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana saat menjadi narasumber dalam Diskusi Perumahan, di Bogor, baru-baru ini.

Menurut Dadang, penyesuaian harga rumah subsidi dari pengembang mulai mengemuka dari sejumlah asosiasi pengembang. Kendati demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan agar kenaikan harga rumah tidak memberatkan masyarakat.

Saat ini, ada sejumlah komponen untuk menentukan harga rumah diantaranya harga tanah, upah pekerja, lokasi, legalitas perumahan dan biaya konstruksi.

Sedangkan merode perhitungan harga rumah bersubsidi terbagi menjadi tiga komponen. Pertama biaya tanah dan PSU lingkungan, biaya prediksi rumah, biaya perizinan dan overherad, zonasi wilayah pembangunan peerumahan.

Komponen kedua yaitu, memperhitungkan inflasi dalam menentukan formulasi harga jual rumah bersubsidi 2019 sebagai penyesuaian harga standar.

Sedangakn komponen ketiga mempertimbangkan keterlibatan Lembaga riset dan pelaku usaha dan melibatkan tenaga ahli analisis keuangan dan tenaga ahli kebijakan publik serta Kementerian/ Lembaga seperti Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.

“Kementerian PUPR telah melakukan upaya untuk mendorong Program Satu Juta Rumah diantaranya riset dan Litbang mengenai penggunaan teknologi baru seperti Precast, Risha dan Ruspin), pengembangan teknologi material, pembiayaan kreatif perumahan seperti kredit mikro, BP2BT dan Tapera serta kemitraan dan partisipasi masyarakat melalui CSR. Selain itu, pemerintah juga mendorong terlaksananya Kerjasama dan Kemitraan serta kemudahan perizinan bagi rumah MBR,” pungkasnya.