Toerangga Putra sebagai pendiri Inapex.co.id, sekaligus portal resmi Pameran Indonesia Property Expo. (Foto: ist)
Toerangga Putra sebagai pendiri Inapex.co.id, sekaligus portal resmi Pameran Indonesia Property Expo. (Foto: ist)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Terkait kepemilikan properti orang asing, yang telah diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang No.29/2016, dinilai tak perlu direvisi lagi.

Pasalnya, regulasi yang telah diatur Permen itu, justru harus mampu diimplementasikan untuk mendorng daya saing disektor properti.

“Saya pikir, tidak perlu ada revisi kebijakan, atau pun insentif khusus untuk properti orang asing. Yang penting, aturan yang sudah ada bisa diimplementasikan dan bersaing dengan negara lain,” tegas Toerangga Putra selaku pendiri portal INAPEX.co.id, di Jakarta, Senin (21/11).

Lebih lanjut Toerangga menjelaskan, daya saing yang melibatkan peran pemerintah dan pengusaha properti Tanah Air harus berani memberikan suatu kemudahan bagi orang asing untuk memiliki properti, seperti yang dilakukan negara lain.

“Di negara lain, orang asing bisa beli properti tanpa harus ada NPWP (nomor pokok wajib pajak), bisa dapat KPR (kredit pemilikan rumah), dan lain sebagainya. Bisa enggak kita bersaing seperti itu,” ujarnya.

Kendati demikian, Toerangga menekankan, pemerintah juga harus memiliki kewenangan untuk mengontrol kepemilikan properti oleh orang asing. Selain itu, merevisi aturan tersebut jika dianggap sudah mengganggu.

“Tapi memang, kita juga harus punya kewenangan dan kekuatan, kalau pembelian properti oleh orang asing sudah banyak yang mengganggu, aturannya kan bisa saja direvisi. Jadi, selain diimplementasi, aturan itu juga bisa membatasi,” tambahnya.

Sementara itu, secara terpisah pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) memperkirakan sektor konstruksi akan tumbuh signifikan di 2017. Prediksi tersebut, seiring langkah pemerintah masih menjadikan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan tahun depan.

Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Rukman Karumpa mengakui, kontribusi sektor konstruksi tahun ini dapat mencapai hingga 16 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).  Dengan catatan, pertumbuhan ekonomi kuartal IV dapat mencapai 5 persen ke atas.

”Kita harapkan bisa 16 persen sehingga tersedia optimisme untuk tahun depan,” ujar dia di Jakarta, belum lama ini.

Andi menambahkan, tumbuhnya sektor ini ditopang eksekusi dan realisasi proyek-proyek pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan kerjasama pemerintah dengan swasta.

”Ada banyak proyek-proyek yang mangkrak, kembali dihidupkan pemerintah. Ini positif bagi industri konstruksi,” pungkas dia.