Apartemen Greend Pramuka. (Foto: istimewa)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Terkait keluhan konsumen yang viral disejumlah media, terus bergulir menjadi pembicaraan hangat dikalangan masyarakat.

Hal tersebut juga membuat Pengamat Bisnis Properti Toerangga Putra ikut angkat bicara.

“Dalam hal ini kita tidak boleh saling menyalahkan salah satu pihak. Menanggapi soal keluhan, seharusnya produsen properti bisa bersinergi dengan konsumen karena keduanya merupakan hukum bisnis yang saling terkait,” kata Toerangga Putra.

Toerangga menambahkan, jika kedua belah pihak saling menuntut terhadap kelemahan masing-masing akan berdampak buruk disektor bisnis properti kedepannya. “Semua itu bisa diselesaikan secara musyawarah tanpa harus membawa ke ranah hukum,” tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, kasus yang menimpa konsumen properti Komika Muhadkly alias Acho bersama tim pengacara terlihat fokus pada pembelaan diri.

Sebagai konsumen properti yang diperkarakan tersebut belum berpikir menuntut balik Apartemen Green Pramuka. “Kita fokus ke pembelaan. Apakah kita akan menuntut balik atau gimana nanti saja. Ya seperti yang diberitakan pasal pencemaran nama baik, dan hari ini tahap dua. Maka tim penyidik akan menyerahkan saya ke kejaksaan atas kasus pencemaran nama baik dan fitnah,” ujar Acho di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Merpati Blok B-12 Nomor 5, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Acho merasa tidak memfitnah siapa pun dalam blognya. Menurut dia, tulisannya ialah sebuah testimoni dari seorang konsumen.

“Saya rasa selama saya tidak memfitnah, selama saya tidak menghina, tidak ada salahnya. Karena itu semua adalah testimoni. Intinya, yang saya tahu saya tidak mencemari nama baik seseorang, jadi saya juga masih bingung apa yang saya ceritakan di blog kan tidak membawa nama seseorang,” jelas Acho.

Acho mengkisahkan ada empat hal yang menjadi keluhan dalam blognya.  Keempat keluhan itu adalah soal sertifikat, ruang terbuka hijau (RTH) yang dijanjikan seluas 80 persen, biaya fit out apartemen, serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Sertifikat jelas, jadi warga banyak yang sudah lunas dijanjikan 2 tahun sertifikat datang. Tapi sampai hari ini tidak ada satu pun yang mempunyai sertifikat. Kedua, ruang terbuka hijau yang mereka janjikan 80 persen dari total area, masalah fit out, dan masalah perparkiran juga ada,” pungkasnya.