H.Kamsul Hasan. (Foto: ist)
H.Kamsul Hasan. (Foto: ist)

JAKARTA, INAPEX.co.id, –Perkembangan teknologi mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia.

Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI DKI Jakarta H.Kamsul Hasan membenarkan, untuk sekarang ini media di Indonesia dibagi dalam tiga kelompok dengan aturan hukum masing-masing.

Hal tersebut menjadi rangkuman diskusi saat bertemu dengan puluhan wartawan baik di Kota Sabang, Aceh, maupun Karawang, Jawa Barat.

“Sejumlah wartawan Aceh Timur maupun Karawang bertanya pengalaman saya melakukan pendampingan atau advokasi sebagai Satgas Anti Kekerasaan Dewan Pers,” kata H.Kamsul Hasan seperti yang ditulis kepada INAPEX.co.id, di Jakarta, Kamis (22/12).

Diantaranya, termasuk sejauh mana wartawan mendapatkan perlindungan hukum bila terjadi sengketa pemberitaan.

“Pertama saya katakan sistem pertanggungjawab media di Indonesia berbeda-beda. Apabila kita merujuk pada UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, maka wartawan tidak bertanggung jawab atas pemberitaan yang sudah terpublikasi hal itu berdasarkan Pasal 12 UU Pers,” jelasnya.

Kendati demikian, Kamsul juga mengingatkan, UU Pers sendiri memberikan persyaratan untuk mendapatkan perlindungan.

“Syaratnya antara lain perusahaan pers sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) UU pers harus berbadan hukum Indonesia. Pasal 9 ayat (2) ini lalu membuahkan Surat Edaran Dewan Pers No. 01 tahun 2014 tertanggal 16 Januari 2014 yang berlaku efektif per 1 Juli 2014, SE Dewan Pers hanya mengakui badan hukum berbentuk PT, yayasan atau koperasi saja,” tambah Kamsul.

Lebih lanjut dikatakan H.Kamsul Hasan, selain harus berbadan hukum, sebagaimana asas kemerdekaan pers yang diatur Pasal 2 UU Pers, juga wajib memiliki prinsif pada demokrasi, keadilan dan penegakan supremasi hukum.

Kemerdekaan pers tidak boleh disalahgunakan oleh pemilik modal atau siapa pun. Menurutnya, media atau perusahaan pers juga harus mematuhi Pasal 5 ayat (1) UU Pers mengenai norma agama, rasa kesusilaan masyarakat dan asas praduga tak bersalah.

“Disamping itu harus memberikan hak jawab sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2). Terhadap perusahaan pers yang melanggar Pasal 5 dapat diberikan sanksi pidana denda maksimal Rp 500 juta sebagaimana Pasal 18 ayat (2),” papar H.Kamsul Hasan.

Sedangkan perlindungan terhadap pers nasional dirumuskan pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dengan sanksi pada Pasal 18 ayat (1) yaitu pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda Rp 500 juta. “Mengenai wartawan diperintahkan Pasal 7 ayat (2) UU Pers dan penjelasannya harus memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ),” ujarnya.

Kode etik yang dimaksud yaitu yang disepakati bersama dan disahkan Dewan Pers, terdiri dari 11 pasal. “Sekarang kita evaluasi, apakah media tempat kita bekerja yang sudah memenuhi syarat tersebut ? Lalu, apakah dalam menjalankan kegiatan jurnalistik kita sudah memathui KEJ ? Kalau semuanya ok, maka kita terhindar dalam persoalan hukum dan tidak perlu khawatir,” ujar Kamsul.

Menjadi persoalan ketika tidak bekerja pada media berbadan hukum pers. Sengketa pemberitaan pada media ini menggunakan hukum di luar UU Pers.  “Bisa KUHP, bisa juga UU ITE (apabila medianya onliine atau elektronik) dan bisa UU lainnya,” tegas Kamsul.

Ia mencontohkan, sengketa pemberitaan yang tidak menggunakan UU Pers bisa dilihat di Lhoksumawe yang menggunakan UU ITE karena karyanya online.

Sedangkan di Jakarta menggunakan KUHP karena medianya cetak. “Apabila media kita belum berbadan hukum dan belum memenuhi syarat yang diatur UU Pers dan SE 01 Dewan Pers, sebaiknya kita ingatkan kepada pimpinan atau pemilik untuk membuatnya. Atau, kita cari media lain yang dapat perlindungan UU pers,” tambahnya.

Pertanyaan lain tentang wartawan yang menulis blog, apakah mendapatkan perlindungan UU pers. Blog bukan media pers, dengan demikian tidak mendapatkan perlindungan dari UU Pers.

Apabila terjadi sengketa penyelesaiannya menggunakan hukum lain. “Wartawan memiliki blog pribadi sangat baik, namun dalam menulis harus tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah, verifikasi dan berimbang. Presiden Jokowi pada kunjungan kerja awal tahun 2016 pernah mengajak dua orang blogger,” jawabnya.

Dalam diskusi untuk wartawan Aceh Timur juga ditanyakan apakah mereka yang sudah mengirim badan hukum dan kelengkapannya otomatis mendapatkan perlindungan hukum.
“Sepanjang medianya sudah berbadan hukum pers, ada penangung jawab, mencantumkan alamat redaksi yang jelas dan mematuhi UU Pers, pasti mendapatkan perlindungan hukum,” jelas Kamsul Hasan.

Sementara wartawan di Karawang, yang menghadiri peluncuran Harian Suara Kota Jabar, mempertanyakan soal daluarsa pelaporan tindak pidana karya jurnalistik dan blogger.

Menurutnya, daluarsa pidana, tergantung ancamannya. Penulis blog yang dilaporkan pencemaran nama baik sebagaimana dilarang Pasal 27 ayat (3) saat ini tidak bisa ditahan lagi.

Ancamannya dari 6 tahun dan atau Rp 1 miliar turun menjadi 4 tahun dan atau denda Rp 750.000. “Delik aduan yang ancamannya di bawah lima tahun tidak bisa ditahan. Namun demikian daluarsa pidananya masih tetap 12 tahun. Jadi harus tetap hati-hati,” pungkas Kamsul.