Target PUPR Tahun Ini, Bangun 8 Bendungan
Bendungan

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan tahun ini akan membangun delapan bendungan.

Kedelapan bendungan tersebut ialah Bendungan Rukoh (Aceh), Bendungan Sukoharjo (Lampung), Bendungan Kuwil Kawangkoan (Sulawesi Utara), Bendungan Ladongi (Sulawesi Tenggara), Bendungan Sukamahi (Jawa Barat), Bendungan Ciawi (Jawa Barat), Bendungan Leuwikeris (Jawa Barat), dan Bendungan Cipanas (Jawa Barat).

Tiga diantara delapan bendungan ini tengah bersiap memasuki proses groundbreaking pada Desember 2016 mendatang.

“Ya ini yang bakal mulai konstruksinya Desember nanti ada Ladongi, Leuwikeris, dan Kuwil Kawangkoan,” jelas Kepala Biro Pusat Komunikasi Publik Endra Saputra, di Jakarta, baru-baru ini.

Endra mengakui laporan ini sudah masuk ke Presiden dan akan sangat siap dijalankan pengerjaan fisik dan konstruksinya pada Desember 2016.

Untuk Bendungan Ladongi sekarang ini berstatus telah memperoleh pemenang tender konstruksi, hingga rencana pembangunannya dapat langsung dikerjakan.

“Untuk bendungan ada update, Bendungan Ladongi baru saya tandatangani penetapan pemenangnya kemarin. Tetapi saya lupa siapa pemenangnya, pokoknya ini sudah ada pemenangnya dan siap dikerjakan,” papar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Menurut data Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Bendungan Ladongi berada di Kolaka Timur dan memakan anggaran senilai Rp850 miliar.

Sementara itu untuk Bendungan Kuwil Kawangkoan diprediksi menelan dana Kementerian PUPR hingga Rp1,42 triliun dan untuk Bendungan Leuwikeris senilai Rp896 miliar.

Bendungan Ladongi berkapasitas 25,57 juta meter kubik tersebut mempunyai manfaat sebagai sumber air untuk irigasi sawah seluas 7.424 hektare dan air baku sebanyak 0,08 meter kubik per detik.

Fungsi lainnya ialah untuk menciptakan tenaga listrik berdaya 1,15 megawatt dan meminimalisir potensi banjir sebanyak 142 meter kubik per detik.

Bendungan Ladongi targetnya akan rampung dibangun pada 2019 mendatang.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mempertanyakan sikap pemerintah yang akhirnya memberikan izin pembangunan reklamasi Teluk Jakarta menjadi berkelanjutan.

Di saat proses hukum yang tengah berjalan, keputusan untuk melanjutkan reklamasi tersebut malah mengindikasikan keberpihakan pemerintah kepada pengembang.

Pemerintah, terutama dalam hal ini ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan (LBP).

“Sangat kentara tendensiusnya LBP ini untuk kepentingan pengembang,” imbuh Manajer Penanganan Kasus dan Emergency Response Edo Rakhman, saat konferensi pers di Gallery Walhi, Jakarta, Kamis (15/9).