Tanpa Peran Pengembang, Rumah Yang Terbangun Hanya 120.000 Unit
Rumah (Foto: galerirumah)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap supaya kalangan pengembang dapat memaksimalkan perannya. “Kalau dari APBN hanya bisa menyediakan 120.000 rumah saja, apalagi di pembiayaan, itu tidak akan cukup,” imbuhnya.

Menurut Basuki, REI biasanya diasosiasikan sebagai organisasi pengembang yang hanya berfokus pada pembangunan rumah menengah ke atas, padahal juga banyak berkontribusi untuk rumah-rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Basuki juga memuji REI yang berhasil membangun 1.500 rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum lama ini dan upaya land clearing untuk membangun rumah di Raja Ampat, Papua.

“Tanpa peran pengembang, pembangunan perumahan dan permukiman hanya bisa 30-40 persen. Jadi kalau ditanya peran pengembang untuk pembangunan perumahan rakyat 60 sampai 70 persen,” papar Basuki usai membuka Property Cup X 2016 di Jakarta, baru-baru ini.

Meski demikian, Ketua Umum REI Eddy Hussy mengaku REI tak dapat mencapai target pembangunan 230.000 unit rumah tahun 2016. “Tahun ini tidak tercapai, karena kalau lihat ada beberapa kendala di lapangan masalah listrik, tapi tidak di semua daerah,” katanya.

Masalah perizinan, lanjut Eddy juga menjadi kendala utama. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan ke-13 terkait pemangkasan perizinan, akan tetapi Peraturan Pemerintah (PP) belum diterbitkan.

Selain itu, Basuki memprediksi kredit pemilikan rumah (KPR) mikro bagi pekerja non-formal akan dihimpun lewat Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di tahun 2017.

KPR mikro diwacanakan sebab selama ini pekerja non-formal dengan kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menghadapi kesulitan dalam mengakses KPR reguler.

Para pekerja MBR non-formal tak mempunyai penghasilan tetap hingga dinilai berisiko apabila diberikan fasilitas KPR. “Ya untuk sampai sekarang ini belum ada peraturan non-formalnya, mungkin nanti kalau ada Tapera bisa masuk ke sana,” papar Basuki.

Tidak hanya akan digabung dengan Tapera yang bisa jadi lebih inklusif peraturannya, KPR mikro juga akan mempunyai unsur pemberdayaan dari perusahaan pembiayaan agar kelak MBR non-formal bisa mengelola kreditnya dan dapat sesuai dengan tujuan.

Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus menuturkan bahwa harga rumah KPR mikro akan lebih rendah dari harga rumah subsidi atau di bawah Rp.133 juta untuk tenor 20 tahun.

(kps)