Tangerang Tercatat Sebagai Penyedia Hunian Terbanyak 2016
Tangerang (Foto: tangerangnews)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Kawasan Tangerang termasuk Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, tercatat sebagai penyedia hunian terbanyak sepanjang 2016.

Berdasarkan Cushman and Wakefield Indonesia, data kontribusi kawasan ini terhadap panyediaan rumah baru sebanyak 70 persen sampai 80 persen dari jumlah 12.000 unit.

Artinya, di kawasan ini tersedia 8.400 sampai 9.600 rumah baru yang masuk pasar pada tahun lalu.

Menurut Director Research and Advisory Cushman and Wakefield Indonesia Arief Rahardjo, tidak hanya unggul dalam pemasokan rumah, Tangerang juga membukukan transaksi tertinggi di antara kota lainnya meliputi jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi.

“Transaksinya mencapai 60 hingga 65 unit per bulan per perumahan,” tutur Arief kepada pers, belum lama ini.

Arief menturkan, rumah yang sangat diminati di kawasan ini ialah tipe menengah sekitar 36,5 persen.

Harga rumah menengah tersebut senilai Rp.1,3 miliar sampai Rp.1,6 miliar. Luas bangunannya 50-60 meter persegi dengan luas tanah 100-200 meter persegi.

Kemudian, rumah tipe menengah senilai Rp 2,3 miliar sampai Rp.2,450 miliar, dan tipe atas 12,6 persen sebesar Rp.2,5 miliar hingga Rp.3,2 miliar.

Secara umum Arief memperkirakan pasar rumah tahun 2017 akan lebih baik bersamaan dengan efek dari suntikan insentif Bank Indonesia berupa relaksasi loan to value (LTV) dan reference interest rate yang semakin rendah.

“Transaksi rumah akan tumbuh 150 persen,” tutupnya.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, untuk mewujudkan komitmen pemerintah mendorong pemerataan pembangunan serta meminimalisir ketimpangan (disparitas), sejumlah proyek infrastruktur di Pulau Papua terus dikebut.

Diantaranya, melalui pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah mengurangi tingkat kemahalan yang terjadi di Pulau tersebut yang terdiri dari dua provinsi yakni Provinsi Papua Barat dan Papua.

Seiring dengan Nawa Cita pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga melindungi kepentingan nasional dikawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk meningkatkan kapasitas daerah-daerah memberikan pelayanan publik.

Dimensi pemerataan dan kewilayahan, selanjutnya diatur Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dimana pembangunan yang dilakukan harus mampu menghilangkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antar wilayah.

Sementara itu, Kementerian PUPR secara bertahap terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung konektivitas, ketahanan pangan dan air, dan perumahan permukiman.

Bahkan menjadi prioritas nasional, sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Daftar Proyek Strategis Nasional di Provinsi Papua dan Papua Barat antara lain, Pembangunan jalan trans papua, jalan lintas perbatasan dan menuju lintas batas serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang di Skouw, Jayapura.

“Pembangunan di Pulau Papua tidak hanya untuk membuka keterisoliran, namun harus bisa menurunkan tingkat kemahalan disana,”kata Menteri PUPR Basuki.