rapat tanah wakaf.
Tanah wakaf dinilai sangat relevan untuk mengatasi kebutuhan rumah. (Foto: perumahan)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Keberadaan tanah wakaf dinilai sangat relevan untuk mengatasi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia yang cukup besar. Terlebih hingga saat ini, peran tanah wakaf sebagai sarana perumahan dan pemukiman bagi MBR perlu memperoleh dukungan secara konstitusional dari pemerintah.

Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Hardi Simamora mengakui penyediaan perumahaan mempunyai tugas mengurangi backlog.

“Kita mengupayakan setiap keluarga memiliki rumah yang layak untuk dihuni, satu keluarga itu memiliki 1 rumah dan tujuan kita adalah ingin merumahkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” tegas Hardi Simamora, di Ruang Rapat Sesditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (25/1).

Terlihat hadir dalam pertemuan itu penyusunan perjanjian kerjasama Kementerian PUPR melalui Direktorat Penyediaan Perumahan bersama Kementerian Agama Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Nahdatul Ulama serta Badan Wakaf Indonesia.

Melalui penyusunan perjanjian kerja sama itu, diantaranya membahas soal pendayagunaan tanah wakaf untuk Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Bojonegoro,  akan menindaklanjuti peraturan dan pembangunan rusunawa .

H.M. Mardini selaku Bendahara Umum Badan Wakaf Indonesia mengungkapkan, “Adanya pembangunan rusun ini supaya bisa dimanfaatkan dan secara umum wakaf bisa dikembangkan dengan baik sesuai fungsinya bagi kesejahteraan MBR,” tutupnya.

Terlepas itu, secara terpisah Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian PUPR, di Gedung DPR RI Jakarta.

Rapat Kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus tersebut melibatkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, serta Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR lainnya serta dihadiri sebanyak 51 anggota Komisi V DPR.

Raker membahas 3 persoalan penting yakni evaluasi capaian Kementerian PUPR Tahun 2016, penanganan Jembatan Cisomang, Cipapar, Ciputrapinggan dan ruas jalan Sadang, serta konsep Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA).

Dalam kesimpulan Raker yang dibacakan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menyebutkan, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas realisasi keuangan APBN-P tahun anggaran 2016 hingga per-20 Januari 2017 telah mencapai 91,32% dan realisasi fisik 97,53%.

Selain itu penanganan bencana banjir, Komisi V DPR mendesak Kementerian PUPR untuk meningkatkan kordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menangani penyebab permasalahan banjir yang sering terjadi, sehingga bisa ditangani secara komprehensif.

Disamping itu, Komisi V DPR menerima usulan konsep RUU SDA dari Kementerian PUPR yang akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam menyusun usul inisiatif RUU SDA.