Terkait Politisasi Proyek MRT di Jakarta Terancam Gagal
Pengembangan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, dinilai bisa meningkatkan penumpang ridership. (Foto: BJ)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Tak hanya mampu memberikan efek ekonomi lebih, namun pengembangan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, dinilai bisa meningkatkan penumpang ridership.

Dijelaskan Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengakui, pengembangan kawasan di sekitar Stasiun MRT Jakarta tersebut menjadi sangat penting untuk meningkatkan nilai kawasan disekitarnya.

Apalagi, PT MRT Jakarta secara resmi telah memegang mandat dari Pemerintah Propinsi (Pemprop) DKI Jakarta sebagai operator utama dikawasan Transit Oriented Development (TOD).

Bahkan kepercayaan itu, tertuang dalam Pergub Nomor 140 Tahun 2017 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta sebagai Operator Utama pengelola kawasan Transit Oriented Development Koridor Utara Selatan Fase 1 Mass Rapid Transit Jakarta.

“Ada kenaikan transportasi publik, ada kenaikan penumpang ridership, yang kemudian memiliki  implikasi kepada kenaikan kawasan, kenaikan wilayah ekonomi kawasan itu yang akan membuat kawasan itu dibangun menjadi lebih bagus,” kata Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar, di Kantor MRT Jakarta, belum lama ini.

Masih kata William Sabandar, pengembangan kawasan sekitar stasiun MRT Jakarta, diantaranya dengan menyediakan hunian vertikal alias rumah susun. Pembangunan rumah susun diperkirakan dilakukan di bilangan Lebak Bulus, Fatmawati, dan Blok M.

“Sedikitnya ada delapan kawasan TOD yang akan dikelola langsung oleh PT MRT Jakarta, antara lain Bundaran HI, Dukuh Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora, Senayan, Blok M, dan Lebak Bulus. Pengembangan kawasan TOD diberikan kepada pemilik properti sekitar stasiun MRT Jakarta yang di atur oleh PT MRT Jakarta,” terang William.

Pembangunan kawasan TOD ini tidak melulu terkait rumah susun, menurut William, sarana dan prasarana lain seperti pembangunan akses jalan yang ramah bagi pejalan kaki juga bagian dari pengembangan kawasan TOD. Selain itu, taman hingga pertokoan juga akan hadir untuk memenuhi kebutuhan para pejalan kaki dari stasiun MRT Jakarta ke perkantoran.

Sementara itu, dengan pengembangan kawasan TOD ini, kata William, pemerintah daerah mendapatkan tambahan penerimaan dari pajak, sedangkan MRT Jakarta mendapatkan dana dari pengelolaan kawasan oleh pemilik properti.
“Pemerintah dalam bentuk pajak, kemudian MRT dalam pengelolaan. MRT dalam bentuk biaya pengelolaan kawasan, interconnection fee, ada management fee,” ujar William.