Ilustrasi suasana pameran Indonesia Properti Expo (IPEX). (Foto: dok.inapex)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Di tahun 2019 mendatang, pemerintah diminta menaikkan jatah proyek pembangunan rumah subsidi.

“Kita berharap untuk rumah bersubsidi ini perlu ada tambahan target yang akan diluncurkan tahun depan, terutama FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) dan SSB (subsidi selisih bunga),” kata Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, permintaan tambahan target tersebut, bertujuan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki tempat tinggal dengan skema pembiayaan angsuran rendah dari perbankan.

“Permintaan rumah subsidi ini semakin tinggi. Tadi saya sampaikan ke beliau (Wapres JK) ya permohonan kita untuk anggaran ini dinaikkan, bukan malah diturunkan,” katanya.

Lebih lanjut Junaidi menilai, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupera) menurunkan target pembangunan rumah bersubsidi untuk MBR di tahun 2019, dibandingkan target tahun ini.

Dengan adanya permintaan tinggi dari masyarakat terhadap pembangunan rumah bersubsidi, Junaidi menilai seharusnya Pemerintah dapat meningkatkan target pembangunannya setidaknya menjadi 300 ribu unit rumah.

“Seharusnya kalau di tahun ini saja 267 ribu unit, seharusnya (tahun 2019) di atas itu, bukan malah diturunkan. Idealnya ya 300 ribu unit,” katanya.

Junaidi menjelaskan untuk di kawasan Jabodetabek, permintaan tertinggi untuk pembangunan rumah bersubsidi berada di area Bekasi dan Tangerang, mengingat kawasan industri berkembang pesat di dua daerah tersebut.

Untuk perkiraan harga rumah bersubsidi di daerah tersebut senilai Rp148 juta dengan luas tanah minimal 60 meter persegi dengan bangunan tipe 36.

Sementara itu, terkait kenaikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dinilai tak mempengaruhi penyaluran rumah subsidi.

Pasalnya, tren kenaikan bunga KPR PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada kuartal III/2018 KPR subsidi tumbuh 30,11% secara tahunan (yoy) menjadi Rp88,92 triliun.
Kemudian, KPR non subsidi tumbuh 13,22% yoy menjadi Rp74,69 triliun. Apalagi, pertumbuhan KPR perseroan, baik subsidi dan non subsidi di atas rata-rata industri.

Kondisi tersebut membuktikan kenaikan suku baunga dampaknya tergolong kecil. “Tapi kalau menghitung dampak, lebih sensitif terkena non subsidi. Subsidi itu fix sampai lunas jadi minat masih besar,” kata Diretur Utama BTN Maryono di Menara BTN, Jakarta, belum lama ini.

Lebih lanjut dikatakan Maryono, pada kuartal III/2018, BTN menyalurkan pendanaan Rp220,07 triliun atau naik 19,28% (yoy).

BTN mencatat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memberikan angin segar terhadap laju pertumbuhan kredit.

Selanjutnya bank milik negara ini akan berupaya mengoptimalkan sekaligus mendukung target program sejuta rumah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Secara keseluruhan kredit pemilikan rumah (KPR) masih menjadi tulang punggung bisnis BTN. Pendanaan untuk sektor itu tumbuh 21,81% (yoy) menjadi Rp126,61 triliun.