Tahun 2016, Masyarakat Kehilangan Tanah Seluas 19 Kali Wilayah Jakarta
Sekjen KPA Dewi Kartika (Foto: kompas)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Tahun 2016, konflik agraria banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia.

Baik dari segi jumlah, luas maupun korban konflik agraria masih tinggi, yakni sebanyak 450 kasus.

Konflik agraria tersebut bisa saja tak terjadi sebuah konflik, namun secara laten masih ada dan statusnya belum selesai.

“Pada tahun 2015 ada 252 konflik agraria yang meningkat drastis 2 kali lipat menjadi 450 pada 2016. Artinya rata-rata satu hari terjadi satu konflik,” papar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/1).

Dalam catatan KPA, konflik-konflik ini terjadi di wilayah seluas 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 kepala keluarga (KK) yang tersebar di semua provinsi di Indonesia.

Peningkatan tersebut diibaratkan masyarakat sudah kehilangan 19 kali luas provinsi DKI Jakarta.

“Penanganan konflik agraria di era Jokowi belum berubah dan masih menggunakan cara represif. Kalaupun ada upaya penanganan konflik, biasanya hanya diarahkan ke kasus pidana” tambah Dewi.

Contohnya pada kasus Salim Kancil. Menurut Dewi, kasusnya tak diselesaikan, sebab pihak berwajib hanya menangkap pelaku konflik.

Seharusnya, pihak berwajib juga mengusut konflik ini dan menuntaskannya. Sementara itu, perkebunan masih jadi sektor penyebab tertinggi konflik agraria sebanyak 163 konflik (36,22%).

Disusul sektor properti berjumlah 117 konflik (26%) dan sektor infrastruktur dengan jumlah 100 konflik (22,22%).

Kemudian, di sektor kehutanan sekitar 25 konflik (5,56%), sektor tambang 21 konflik (4,67%), sektor pesisir dan kelautan dengan 10 konflik (2,22%), dan sektor migas dan pertanian yang masing-masing menyumbang sebanyak 7 konflik (1,56%).

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, masyarakat adat mempunyai peluang untuk memiliki tanah bersama melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Sebenarnya, peraturan ini bisa memberi jalan kepada masyarakat adat memiliki tanah yang dapat digunakan bersama-sama, baik dari sisi pengusahaannya maupun produksinya.

“Tetapi, dalam prakteknya, hak komunal tidak beda jauh dengan sertifikasi individual,” tutur Dewi.

Contoh melencengnya pemberian hak komunal yaitu di Tengger, Jawa Timur, pada 2015. Sekarang itu, Menteri ATR/BPN menyerahkan 180 sertifikat untuk masyarakat adat Tengger.

“Kementerian ATR/BPN menjadikan Permen ATR Nomor 10 tahun 2016 sebatas instrumen untuk mengejar target sertifikasi bidang tanah yang telah ditetapkan pemerintah dalam program Prona,” papar Dewi.

Di satu sisi, pemberian tanah dari pemerintah untuk masyarakat 9 hutan beberapa waktu lalu adalah langkah awal.

Harus dipastikan, tanah tersebut memang dilepaskan dari kawasan hutan. Dalam arti, statusnya naik jadi hutan yang sepenuhnya digarap dan diduduki komunitas adat.

(kps)