Syarat Untuk Bisa Mendapatkan Bantuan Pendanaan Perumahan
Ilustrasi (Foto: pu)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng tiga lembaga pembiayaan, untuk mengadakan program bantuan pendanaan perumahan terbaru.

Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketiga lembaga tersebut meliputi Bank Rakyat Indonesia, Bank Kesejahteraan Ekonomi dan Pegadaian. Adapun pagu pinjaman maksimal yang bisa diberikan yakni senilai Rp.50 juta dengan tenor selama lima tahun.

Untuk bisa menikmati program tersebut, ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti menuturkan, anggaran pendanaan tersebut bukan lah bersumber dari APBN melainkan dari lembaga pendanaan.

Oleh sebab itu, sebelum mengajukan permohonan bantuan, masyarakat mesti menyiapkan rencana pembangunan rumah yang jelas. Di samping data administrasi yang diperlukan seperti identitas dan surat keterangan penghasilan yang disahkan pengurus paguyuban atau kelurahan.

“Misalnya, tahap pertama ambil Rp.50 juta untuk lima tahun. Nanti dilihat perkembangannya bagaimana, bila ingin mengambil tahap kedua,” kata Lana di Kantor Kementerian PUPR, baru-baru ini.

Sementara itu, walaupun bekerja di sektor informal, ada penghasilan maksimum yang disyaratkan untuk masyarakat yang hendak mengikuti program ini. Penentuan penghasilan tersebut merujuk pada data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Penghasilan mereka itu harus di bawah Rp.2,5 juta per bulan,” jelas Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan Rifaid M Nur.

Tidak hanya itu, masyarakat juga diharapkan bergabung ke dalam komunitas pada pekerjaan mereka masing-masing. Hal tersebut untuk memudahkan proses pendampingan dalam merealisasikan program ini.

Kementerian PUPR sendiri sudah menggandeng Yayasan Habitat for Humanity untuk memberikan pendampingan ini. “Syarat pembiayaan ini memang agak panjang, karena mulai dari pembinaan. Mungkin ini akan sangat membantu dalam pembiayaan tadi,” jelas Lana.

Belum lama ini, PUPR melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi DI Yogyakarta Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tahun 2017 sudah mengalokasikan dana untuk melakukan bedah rumah bagi masyarakat yang ada di empat kabupaten.

“Total dana yang dialokasikan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di DI Yogyakarta sebesar Rp.22,5 miliar,” tutur Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi DI Yogyakarta, Ridwan DS.

BSPS adalah bantuan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru. Bantuan ini dapat berupa perbaikan lantai, atap, dan dinding rumah, untuk memenuhi syarat keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

Menurut PPK Rumah Swadaya, Ign. Sudarno, dana ini rencananya akan dipakai untuk membantu sebanyak 1552 unit rumah, dengan kategori peningkatan kualitas sedang hingga berat.

Sudarno menuturkan bahwa keberhasilan ini disebabkan tingkat partisipasi masyarakat sangat baik, sehingga swadaya yang dikucurkan rata-rata lebih dari jumlah bantuan.

Berdasarkan data dari pelaksanaan Program BSPS di Yogyakarta tahun 2017 berjalan sangat baik. SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi DI Yogyakarta juga mentargetkan sekitar 1500 unit rumah dapat diwujudkan hingga akhir tahun ini.

“Progres fisik program BSPS di DI Yogyakarta per Juni 2017 sudah mencapai angka 95,01%. Pelaksanaan dan capaiannya di lapangan paling tinggi se-Indonesia dan kami berharap hingga akhir tahun bisa tercapai seluruh targetnya. Kami optimis tahun depan target Program BSPS di Yogyakarta bisa ditingkatkan lagi sampai 2.500 unit karena bantuan ini memang sangat dibutuhkan masyarakat kurang mampu,” jelasnya.