Syarat Dalam Sertifikat Laik Fungsi Rumah Subsidi Harus Dikontrol
Ilustrasi (Foto: rumahdijual)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata berharap pengembang bisa mengontrol langsung syarat yang diatur dalam penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) rumah murah bersubsidi.

Pengaplikasian SLF yang diterbitkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kelak akan jadi syarat sebelum akad kredit berlangsung. Terdapat sejumlah syarat yang diatur di dalamnya, seperti tersedianya infrastruktur jalan, sampai tersambungnya air dan listrik.

“Kalau konteksnya lebih luas lagi, mengenai penyediaan air bersih, PLN, itu saya kira bukan ranah pengembang lagi. Justru, pengembang menuntut itu,” imbuh Soelaeman yang biasa dipanggil Eman, setelah meninjau proyek perumahan Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat, Senin (28/9).

Baginya jika syarat yang tersedia di dalam SLF tak bisa dikontrol pengembang, hal tersebut dikhawatirkan akan menyulitkan proses akad kredit kelak.

Efek dari mundurnya proses akad kredit adalah membengkaknya biaya kredit konstruksi yang mesti ditanggung pengembang. “Ini jalan terus kewajibannya, lama-lama banyak (pengembang) yang mati,” jelas Eman.

Tidak hanya itu, menurut Eman persoalan yang dihadapi pengembang di daerah, tidak hanya persoalan mengurus izin pembangunan di pemerintah daerah.

“Contoh, ada daerah yang meminimalkan (lahan rumah itu misalnya 200 meter. Itu kan menjadi mahal untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), itu kan susah,” tambahnya.

Padahal, menurutnya, syarat minimal untuk membangun rumah murah bagi MBR ialah 60 meter persegi. Dengan demikian, harga perolehan rumah pun tak akan terlalu tinggi dan menyulitkan MBR.

Persoalan lain, tidak jarang datang dari masyarakat. Diberbagai daerah, ada masyarakat yang enggan tinggal di rumah deret. “Rumahnya harus rumah tunggal, enggak boleh rumah deret,” terang Eman.

Walaupun bukan jadi aturan pemda, namun kesepakatan yang dibuat masyarakat tersebut sangat menyulitkan pengembang yang akan membangun wilayah hunian murah. Oleh karena itu, mereka enggan membeli rumah jika rumah yang dibangun adalah rumah deret.

“Padahal yang namanya Alam Sutera, rumahnya deret juga, saling sambung menyambung juga,” tutup Eman.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, supaya bisa mempunyai rumah sendiri.

Masyarakat yang bekerja di sektor ini yakni kalangan pekerja yang tidak bekerja di kantor, akan tetapi memiliki penghasilan bulanan. Diantaranya tukang ojek, tukang cukur, supir angkot, hingga pedagang warteg.

Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan Rifaid M Nur menuturkan bahwa bantuan yang diberikan ini berbeda dengan tiga program rumah subsidi yang ada saat ini.

Ketiganya adalah Subsidi Selisih Bunga (SSB), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

“Melalui program ini, kita harapkan mereka yang berpenghasilan tidak tetap ini bisa mendapatkan akses bank, dan dapat membangun rumah baru di atas tanah milik mereka,” tutur Rifaid di Kantor Kementerian PUPR, baru-baru ini.