Sumatra Utara merupakan daerah yang berpotensi besar berkontribusi dalam pembangunan rumah bagi MBR. (Foto: popeti.com)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Masa Akhir tahun 2017 yang tinggal menghitung hari ini, di yakini Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Realestate Indonesia (REI) Sumatera Utara (Sumut), Andi Atmoko Panggabean, kalau target pembangunan hunian rumah tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumatra Utara, bisa tercapai.

“Target nya sebanyak 15.000 unit rumah bagi MBR. Sikap optimistis itu mengacu pada semakin tingginya dukungan perbankan,” kata Andi Atmoko, dalam acara pembukaaan Musyawarah Daerah (Musda) REI Sumut, di Medan, Senin (27/11).

Sumut, lanjut Andi, merupakan daerah yang berpotensi besar dalam menyumbang atau berkontribusi dalam pembangunan rumah bagi MBR.

“Meski demikian, regulasi pemerintah pusat yang cukup bagus dan memberikan kemudahan kepada pengembang dan konsumen rumah MBR masih belum maksimal dijalankan pemerintah kabupaten/kota di Sumut,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) DIY, Rama Adyaksa Pradipta, , bersama pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan, kalau pihaknya sekarang ini sedang melakukan pengkajian pembentukan kawasan bersama sebagai lahan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kajian kawasan bersama mulai awal nopember ini karena kolaborasi ini akan kita mulai tahun depan,” kata Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) DIY, Rama Adyaksa Pradipta, belum lama ini.

Masih dikatakan Rama Adyaksa Pradipta, dalam program kawasan bersama, Pemda akan memetakan serta membebaskan lahan di lima kabupaten/kota di DIY. Lahan itulah yang selanjutnya diperuntukkan bagi kawasan bersama pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menggandeng pengembang REI DIY.

Pemerintah pusat yang menguasai lahan khusus untuk pembangunan perumahan rakyat memang perlu dilakukan. Alasannya, untuk pembangunan rumah murah atau terjangkau membutuhkan lahan dengan harga terjangkau pula.

“Intinya lahan sudah dikuasai pemerintah secara legal dengan didukung rencana detail tata ruang untuk dialokasikan khusus bagi perumahan MBR,” kata dia.

Ditambahkan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi REI DIY, Nur Andi Wijayanto, menilai kawasan bersama itu perlu dikembangkan di DIY. Karena kenaikan harga tanah di Yogyakarta jika dihitung secara agregat rata-rata mencapai 10 persen di atas inflasi. Hal itu tentu memberatkan bagi pengembang untuk merealisasikan rumah bersubsidi sesuai program pemerintah.

“Apalagi harga tanah ikut memberikan kontribusi 40-50 persen dari harga pokok setiap produksi perumahan,” kata dia.