Sudah Terbit, Surat Edaran Percepatan Pembangunan Rumah Subsidi
Ilustrasi (Foto: multidesainarsitek)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 668/1062/SJ Tentang Percepatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah.

Surat edaran ini dikeluarkan 27 Februari 2017 menindaklanjuti Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang penyederhanaan perizinan dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembangunan Perumahan MBR.

Terdapat tiga poin yang diprioritaskan dalam surat edaran tersebut yaitu, perizinan yang dihilangkan, penggabungan perizinan, dan percepatan perizinan.

Perizinan yang dihilangkan

Pertama, dalam rangka percepatan waktu dan penyederhanaan perizinan. Dalam poin ini, ada 7 perizinan yang dihilangkan, yakni izin lokasi dengan waktu 60 hari kerja.

Kedua adalah rekomendasi peil banjir waktu 30-60 hari kerja.

Ketiga, persetujuan gambar rancangan induk (master plan) selama 7 hari kerja.

Keempat, surat permohonan pengesahan gambar rencana tapak (site plan) selama 5-7 hari kerja.

Kelima ialah persetujuan dan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5-7 hari kerja.

Keenam yang juga dihilangkan adalah izin cut and fill dengan waktu 5 hari kerja.

Ketujuh, Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin) dengan waktu 30 hari kerja.

Penggabungan perizinan

Pertama, proposal pengembang harus dilampirkan sertifikat tanah, bukti bayar PBB dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dilampirkan dengan peta detail tanah/blok plan desa jika tanah belum bersertifikat.

Penggabungan perizinan kedua ialah Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) atau Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) disertai tahap pengecekan kesesuaian RUTR atau RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah atau Advise Planning.

Lalu, izin-izin ini digabungkan dengan pengesahan site plan yang diproses dengan izin lingkungan yang meliputi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dengan luas lahan 5 hektar.

Penggabungan perizinan ketiga yaitu pengesahan site plan yang diproses bersama dengan izin lingkungan meliputi SPPL luas di bawah 5 hektar, rekomendasi pemadam kebakaran serta retribusi penyediaan lahan pemakaman atau menyediakan pemakanan.

Percepatan perizinan

Poin ketiga dari Surat Edaran ini ialah dari segi percepatan waktu proses perizinan.

Terdapat 4 upaya percepatan, seperti pertama Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas Tanah dari Pemilik Tanah pihak pengembang hanya 3 hari kerja yang sebelumnya selama 15 hari.

Kemudian, kedua adalah pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah cukup 14 hari kerja saja, sebelumnya sangat lama 90 hari.

Percepatan ketiga, meliputi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Induk dan pemecahan IMB dari 30 hari menjadi 3 hari kerja.

Terakhir, percepatan waktu untuk evaluasi dan Penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Hak Atas Tanah dari 213 hari kerja jadi 3 hari kerja.