Sudah Tahukah PNS dan Non PNS Wajib Menabung di Tapera?
Pegawai Non PNS (Foto: bawaslujateng)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sudah mengamanatkan agar Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) digabung dengan Tapera.

Maka dari itu, bila nanti Tapera sudah berjalan atau tepatnya usai pembentukan Badan Pengelola (BP) Tapera maka para PNS diharuskan untuk menabung di Tapera.

“PNS wajib menabung. Tapera ini semuanya wajib terutama pekerja formal dengan pendapatan di atas yang telah ditentukan. Intinya PNS dan non-PNS wajib menabung di Tapera,” tutur Direktur Sekretariat Tetap (Setap) Bapertarum-PNS Heroe Soelistiawan, di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (4/4).

Tabungan para PNS aktif yang ada di Bapertarum-PNS kelak akan jadi modal awal Tapera dan modal awal tabungan para PNS.

Sedangkan untuk PNS pensiun yang tercantum sampai Tapera diberlakukan, tabungannya akan dicairkan dan diberikan kepada mereka.

Dari jumlah aset Bapertarum-PNS sekitar Rp.11,4 triliun, sebanyak 10 persen atau sekitar Rp.1,2 triliun akan dibayarkan langsung ke pensiunan PNS.

Sedangkan sisanya Rp.10,2 triliun adalah tabungan PNS akan dipakai sebagai modal awal tabungan mereka di Tapera.

Komite Tapera sekarang sedang menunggu Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengetahui tata cara penyusunan dan perekrutran komisioner dan deputi komisioner BP Tapera yang terdiri dari satu komisioner dan empat deputi komisioner.

“Perpresnya saat ini sudah di Setneg dan akan kita dorong agar segera ditandatangani sambil menunggu proses audit Bapertarum-PNS selesai,” jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Sebelumnya, para PNS dan Non PNS mendapatkan informasi tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dilokasi pameran Indonesia Properti Expo (IPEX) 2017, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

Untuk mendapatkan hak dan kewajiban bagi pekerja, pemberi kerja berkewajiban memberikan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera. Tak hanya itu, pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta Tapera, melakukan pemungutan simpanan yang menjadi tanggung jawab pekerja sebagai peserta melalui pemotongan gaji atau upah.

Selain itu, pemberi kerja, juga wajib menyetorkan hasil pemungutan simpanan yang menjadi tanggungjawab pekerja dan menyetor simpanan disertai dengan daftar rincian pembayaran simpanan sesuai waktu yang ditetapkan.

Program Tapera tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong program kelanjutan yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah.