Sudah Tahukah Anda, Keuntungan Membeli Rumah Dengan DP?
Ilustrasi (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Membeli rumah dengan DP adalah pengeluaran terbesar dan jangka panjang bagi beberapa orang. Membeli dengan kredit pemilikan rumah (KPR) juga membutuhkan uang muka atau DP besar agar bank bersedia membiayai.

Oleh sebab itu, kesiapan uang muka kadang menjadi penghalang seseorang untuk mengakses perumahan. Untuk menjembatani persoalan tersebut mulai dari program DP ringan sampai DP nol persen banyak ditawarkan pengembang.

Terlepas dari kesiapan konsumen, DP begitu penting untuk memperoleh KPR dari bank. Dengan adanya uang muka bank akan menilai konsumen layak memperoleh pembiayaan (bankable) dan memiliki riwayat menabung bagus.

Tidak hanya itu, seseorang yang membeli rumah dengan DP rasa memilikinya (sense of ownership) akan ada. Umumnya jika terjadi masalah keuangan atau kreditnya bermasalah ia tak mudah menyerah.

“Kalau tanpa DP bank kesulitan menilai kemampuan debitur sehingga biasanya besaran uang muka  ini juga bisa memengaruhi besaran bunganya. Makin kecil DP bunganya biasanya semakin besar, ini karena risiko bank lebih tinggi,” tutur Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti, kepada pers di Jakarta, Senin (29/5).

Soal DP tersebut juga jadi persoalan umum bagi pembangunan rumah terutama rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dengan DP hanya 1 persen sesuai ketepatan pemerintah, mayoritas bank tak dapat berpartisipasi dalam penyaluran KPR rumah bersubsidi.

Hanya Bank BTN yang menyalurkan ini dengan syarat calon debitur memiliki payroll di BTN. Biasanya program rumah subsidi masih mensyaratkan DP 5 persen.

Lana mengatakan bahwa DP 0 persen seperti yang hendak diterapkan gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dimungkinkan selama Pemprov DKI dapat memberi jaminan atau talangan DP. Bank dalam menyalurkan kredit tetap mengharuskan ada DP.

Rusun di Jakarta

Untuk dapat menghuni rumah susun (rusun), Pemprov DKI Jakarta memberikan kelonggaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Jika selama ini pembangunan rusun diprioritaskan untuk warga relokasi dari bantaran kali dan kawasan kumuh, saat ini setiap masyarakat yang mempunyai KTP Jakarta dan belum mempunyai rumah dapat mengajukan untuk tinggal di rusun DKI.

Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Arifin, program rusun tersebut diperluas terkait sasaran penghuninya untuk semua kalangan MBR yang belum mempunyai rumah.

“Saat ini sudah ada 11 ribu warga umum dari kalangan MBR yang mengajukan untuk tinggal di rusun yang kami bangun,” tuturnya di Balaikota, Sabtu (27/5).