Standar Properti Dianggap Halal, Ini Konsepnya
Properti Halal (Foto: rr)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Iklan  perumahan dan apartemen yang dianggap berkonsep islami dan berdasarkan syariah tengah gencar dan banyak dipasarkan, bukan hanya secara online  atau dalam jaringan, namun juga secara offline.

Akan tetapi, sebelum konsumen memilih untuk membelinya, lebih baik memahami standar produk properti yang memenuhi ketentuan syariah di Indonesia.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai dua standar atau syarat untuk menentukan sebuah produk patut dengan stempel syariah dan halal.

“Syarat-syaratnya ini kalau bisa saya sebutkan adalah syaran dan qanunan,” papar Ahli Perbankan Syariah sekaligus Anggota DSN-MUI Gunawan Yasni, kepada pers, belum lama ini.

Syaran ialah searah dengan prinsip syariah di Indonesia dan jika mengarah kepada produk keuangan atau komersial juga harus searah dengan fatwa DSN MUI.

Sementara itu, qanunan ialah dihukumpositifkan dengan ketentuan-ketentuan yang hubungannya lain dengan yang dipakai di Indonesia.

Artinya, apabila sejenis kredit pemilikan rumah (KPR) syariah tanpa riba, hal tersebut di-qanun-kan dengan ketentuan-ketentuan layaknya surat berharga syariah, Undang Undang Perbankan Syariah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Peraturan Bank Indonesia.

“Sebelum sebuah produk diklaim syariah, kita harus tahu dulu domainnya yang mana dan di bawah otoritas apa dan kalau tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka produk itu tidak legitimate secara negara,” tutur Gunawan.

Berhubungan dengan hal tersebut, Gunawan percaya apabila produk berlabel syariah yang telah memenuhi standar di atas bisa mendongkrak perekonomian nasional di tengah situasi ekonomi sekarang ini.

“Saya rasa bisa, karena perkembangannya kan cukup baik ya kalau kita lihat. Misalnya perbankan syariah kalau dibandingkan perbankan nasional ini tidak terlalu lesu sejak kemunculan bank syariah pada 2000-an” tutur dia.

Tidak hanya itu, Gunawan juga hendak menghapus stigma buruk pada perbankan syariah. Menurutnya, orang-orang hanya mengetahui syariah sebagai skema perbankan yang banyak membantu dan luwes, padahal semestinya tak seperti itu.

Perbankan syariah, menurut Gunawan mesti dibedakan dengan kegiatan filantropi sebab sejatinya bila membahas perbankan syariah maka membahas juga mengenai bisnis.

“Orang-orang bilang kok syariah mahal padahal syariah itu nggak ada kaitannya dengan mahal atau murah karena ini bisnis dan itu yang mesti dihilangkan dari masyarakat. Syariah ini sering dianggap seperti halnya donasi padahal kan nggak,” jelasnya.