Presiden RI Joko Widodo. (Foto: setkab)

 

TEBING TINGGI, INAPEX.co.id –  Penggunaan uang elektronik dalam transaksi pembayaran tol bertujuan untuk meningkatkan pelayanan. Hal tersebut ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pertanyaan jurnalis tentang adanya penolakan penggunaan uang elektronik dalam transaksi pembayaran tol.

“Kita kan akan memperbaiki pelayanan, yang kedua ingin memperlancar jalan di pintu tol, biar cepat,” kata Presiden setelah meresmikan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) seksi II-VI ruas Parbarakan-Sei Rampah, baru-baru ini.

Lebih lanjut dikatakan Presiden, banyak negara sudah mengurangi transaksi tunai. “Negara lain sudah pakai (pembayaran non tunai) masak kita mau ngasih cash. Akurasi pembayaran juga semakin jelas, lebih baik, lebih aman,” ucap Presiden.

Terkait adanya anggapan kurangnya sosialisasi penggunaan uang elektronik tersebut, Presiden mengatakan bahwa penerapan sebuah kebijakan memang memerlukan waktu untuk pembelajaran.

“Memang apapun perlu waktu untuk pembelajaran, tapi arahnya jelas,” ujar Presiden sebagaimana dikutip dalam Siaran Pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Seperti diketahui sebelumnya, usai diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ruas jalan tol Palembang-Indralaya (Palindra) seksi 1 yang menghubungkan Palembang-Pamulutan diharapkan bisa dinikmati masyarakat.

Presiden meminta agar jalan tol pertama yang ada sepanjang 7,8 kilometer di Sumatra Selatan itu digratiskan kepada masyarakat hingga akhir tahun 2017 mendatang.

“Sampai akhir tahun jangan dipungut (biaya) dulu. Pemiliknya (kontraktor) mana? Bisa ya (menggratiskan) biaya tol? Jangan siap-siap saja, beneran ini,” pinta Presiden Jokowi,  di Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatra Selatan (Sumsel).

Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa dirinya sudah mendatangi proyek tol itu, hingga empat kali. Hal ini disebabkan, proses pembangunan jalan tol tersebut yang membutuhkan perlakuan khusus. Dibanding dengan tol yang lain, biaya yang dikeluarkan pun hampir 1,5 kali lipat karena harus menguruk hingga 7 meter.

“Saya sudah empat kali datang ke sini (proyek tol Palindra). Untuk apa? Biar semuanya yang kerja semangat, apalagi tol Palindra ini dibangun di atas lahan rawa, pasti sulit,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengaku sempat mendengar kabar jika dalam pembangunan proyek tol Palindra terkendala pembebasan lahan. Namun saat dikonfirmasikan ke Menteri BUMN, menurut Presiden, sudah semua lahan tol Palindra dibebaskan.

Jalan tol Palindra seksi 1 itu membentang dari titik nol di Desa Pegayut hingga akses Pemulutan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), dan merupakan bagian dari keseluruhan Tol Trans Sumatera.

Jalan Tol Palindra merupakan salah satu ruas tol penugasan Pemerintah kepada PT. Hutama Karya melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2015, dengan nilai investasi sebesar Rp3,3 triliun. Secara keseluruhan panjang tol Palindra adalah 22 km, terdiri dari tiga seksi, yakni seksi I ruas Palembang-Pamulutan (7,8 km), seksi II Pamulutan-KTM (4,9 km) dan seksi III KTM-Simpang Indralaya (9,3 km).

Pembangunannya telah dimulai sejak tahun 2015 dan saat ini progres konstruksi untuk seksi II sudah 26,27 persen dan seksi III sebesar 83,14 persen dan ditargetkan bisa selesai seluruhnya tahun 2018.

Usai meresmikan jalan tol tersebut, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin meninjau jalan tol tersebut dengan berjalan kaki.