maurinpupr
Maurin Sitorus. (Foto: PUPR)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Menanggapi soal program tax amnesty, diminta seluruh pejabat dan pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat mentaati pajak.

“Saya merekomendasikan amnesti pajak ini dapat dimanfaatkan karena tarifnya sangat murah mulai dari dua persen,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus ketika Sosialisasi Amnesti Pajak kepada pegawai Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Maurin, pajak merupakan sumber penerimaan negara dan dari pajak ini dapat membantu mensejahterakan masyarakat. “Apabila penerimaan pajak kita lancar, maka pemerintah dapat memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis untuk masyarakat seperti di negara maju lainnya,” ujarnya.

Sosialisasi pajak tersebut juga terlihat hadir Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Empat Kementerian Keuangan Christijanto Wahju P dan Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Konsultasi IV Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Empat Hariyono selaku narasumber.

Christijanto Wahju menjelaskan tentang manfaat dari amnesti pajak diantaranya seperti soal tarifnya murah. “Tarifnya untuk Juni sampai September sebesar dua persen, dari Oktober sampai Desember sebesar tiga persen dan dari Januari sampai Maret 2017 sebesar lima persen,” paparnya dihadapan para peserta pejabat dan staf Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Direksi BLU PPDPP, dan Bapertarum-PNS.

Terlepas itu, secara terpisah Kementerian PUPR juga memberikan penghargaan kepada lima pemerintah kabupaten/kota yang dinilai mengimplementasikan dengan baik Peraturan Daerah (Perda) tentang Bangunan Gedung.

Lima pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kota Bandung, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Merauke.

Selain mampu mengimplementasikan dan menindaklanjuti amanat Perda BG, juga dinilai telah mendorong implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai instrumen pengendalian pembangunan gedung.

Direktur Bina Penataan Bangunan (BPB) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Adjar Prajudi mengakui, dalam kurun waktu 13 tahun sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung, belum seluruh kabupaten/kota memiliki perda tentang bangunan gedung.

Adjar menyampaikan, hingga November 2016, tercatat ada 424 kabupaten/kota yang telah memiliki Perda BG dari jumlah seluruh kabupaten/kota di Indonesia.