Ilustrasi pengunjung Indonesia Properti Expo 2017. (Foto: dok.inapex)

 

BANDUNG, INAPEX.co.id – Soal target pengembangan proyek rumah murah di kawasan Bandung Jawa Barat, optimis dapat tercapai. Apalagi terdapat revisi batas penerima subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi pemilik gaji Rp.7 juta untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun 2018 mendatang bakal mendongkrak pencapaian terget ini.

Kendati demikian, pengamat bisnis properti Toerangga Putra mengakui dari target 20.000 rumah murah di Jawa Barat, memprediksi capaian target tercapai di bawah realisasi 2016.

“Realisasi FLPP hingga akhir 2016 sekitar 16.000 unit. Nah, tahun ini lebih berat untuk FLPP,” kata Toerangga Putra kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (11/7).

Menurutnya, untuk dikawasan Bandung program FLPP hingga April 2017 baru terealisasi 8.000 unit dari target 20.000 unit. Capaian itu, memang masih lebih lambat dibanding realisasi pada periode yang sama ditahun lalu.

Toerangga menilai, ada sejumlah faktor yang berdampak pada program rumah murah kurang berjalan dengan baik. Diantaranya soal perizinan sehingga beberapa proyek yang tak kunjung terealisasi karena lambatnya proses perizinan.

Pihaknya khawatir, target FLPP akan sulit tercapai selama perizinan masih menjadi kendala. Seperti diketahui, belum ditemukan adanya kabupaten atau kota yang mudah perizinannya. “Daerah di Jabar hampir mirip tidak ada yang mudah perizinannya,” katanya.

Bahkan, keadaan ini semakin memburuk dengan adanya sejumlah industri yang pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Padahal, pasar rumah murah ini lebih banyak dibeli oleh kalangan buruh, tetapi di sisi lain jumlah industri terus berkurang. “Pangsa pasarnya kan buruh, tapi industri banyak yang pindah. Lihat saja di Karawang, banyak perusahaan yang ke Jawa Tengah,” ujarnya.

Penurunan capaian rumah murah tahun ini, diharapkan tidak terlepas dari kondisi daya beli konsumen yang masih rendah. Bahkan, daya beli masyarakat yang rendah tercakup dalam semua segmen masyarakat. Termasuk, masyarakat menengah ke atas.

“Penjualan rumah tanpa subsidi ini bahkan pengaruh menurunnya daya belinya lebih besar daripada penjualan rumah murah,” terang dia. Menurutnya, penjualan rumah mengalami stagnasi, bahkan terjadi penurunan penjualan cukup besar sekitar 50% dibanding bulan lalu.

Secara terpisah Ketua Dewan Kehormatan REI Jabar Yana Mulyana mengakui, kendala perizinan merupakan masalah klasik yang dihadapi pengembang perumahan. Selain lamanya proses perizinan, pengembang harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal. “Banyak faktor soal perizinan. Tidak ada yang berubah juga, ya lama dan mahal,” pungkas Yana.