Manager Non Subsidized Mortgage and Consumer Leanting Division Bank BTN Romeo Daniel Makenru Van Enst, di Ruang Merak JCC, Senayan, Kamis (18/1).

 

JAKARTA, INAPEX.co.id –  Soal regulasi pemerintah, mengenai program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk saat telah diganti dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. “Untuk ketentuan bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), nantinya akan berubah dari program FLPP diganti menjadi KPR Subsidi,” ungkap Manager Non Subsidized Mortgage and Consumer Leanting Division Bank BTN Romeo Daniel Makenru Van Enst,  dihadapan para pengembang ketika technical meeting Pameran Indonesia Properti Expo (IPEX) 2018 di Ruang Merak Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (18/1).

Kemudian, pasokan rumah subsidi yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia sampai saat ini masih terus bertambah. Caranya pun sangat dimudahkan, diantaranya dapat berkunjung di pameran IPEX yang akan berlangsung mulai 3 – 11 Februari 2018 di JCC Senayan.  KPR Subsidi ini dikucurkan khusus untuk MBR dengan batasan gaji tertentu yang berbeda tergantung kawasan tempat bekerja.

Kemudian, sejumlah materi lain seperti hak, kewajiban, serta larangan, juga harus diperhatikan untuk menghindari kesalahpahaman ketika timbul masalah di kemudian hari. Sebagai pemohon, masyarakat debitur yang mengajukan KPR subsidi patut mendapatkan hak seperti:

  1. Menerima kemudahan perolehan rumah melalui fasilitas KPR subsidi dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, apabila memenuhi kriteria kelompok sasaran KPR subsidi.
  2. Bebas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
  3. Rumah sejahtera yang dibiayai oleh KPR subsidi dalam kondisi siap huni sesuai dengan ketentuan KPR subsidi yang berlaku.

Selain hak, calon debitur juga harus memenuhi kewajibannya terhadap bank pemberi kredit diantaranya:

  1. Membayar angsuran KPR subsidi secara tertib dan tepat waktu hingga jangka waktu kredit selesai/lunas.
  2. Menggunakan sendiri dan menghuni rumah subsidi sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima rumah.
  3. Memelihara rumah subsidi dengan baik.
  4. Mengembalikan bantuan FLPP kepada Pusat Pengelola Dana Dan Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan KPR subsidi.
  5. Tidak akan menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali;
  • Debitur meninggal dunia (pewarisan);
  • Penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk rumah subsidi;
  • Pindah tempat tinggal akibat peningkatan sosial ekonomi;

Sementara itu, terdapat sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh calon debitur. Selanjutnya, pelajari dengan detail perihal hak dan kewajiban, calon debitur pun harus memahami larangan yang berlaku sebelum akhirnya proses akad berlangsung.

  1. Membayar angsuran melewati batas waktu yang ditentukan (menunggak angsuran).
  2. Memberikan keterangan, pernyataan, dokumen yang tidak benar dan/atau palsu dalam pengajuan KPR Subsidi.
  3. Menelantarkan rumah yang telah dibeli dengan KPR subsidi atau tidak menghuni rumah tersebut selama 1 (satu) tahun berturut-turut, setelah rumah diserahkan kepada debitur oleh pengembang/developer.
  4. Menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah kepada pihak lain.