Perkawinan Campuran, WNI Masih Mempunyai Hak Atas Tanahnya
WNI Mempunyai Hak Atas Tanahnya

News.RumahRei.Com, – Menurut Pasal 3 PP 103/2015, WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA masih mempunyai hak atas tanah yang sama.

WNI masih bisa mempunyai hak milik atas tanah. Bahkan, namanya masih bisa tertera dalam sertifikat hak milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan.

Syarat untuk bisa dilakukan untuk terus mempunyai hak atas tanah untuk WNI yang melaksanakan perkawinan campuran ialah hak atas tanah yang dimiliki WNI harus bukan harta bersama.

“WNI yang menjalankan perkawinan campuran dengan WNA harus memisahkan hak atas tanah miliknya itu sehingga tidak masuk ke dalam harta bersama,” papar Praktisi Hukum Dadang Sukandar SH dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9).

Untuk mengeluarkannya dari harta bersama, mesti dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri yang dibuat dengan akta notaris.

Lembaga pemisahan harta bersama dalam perkawinan biasanya disebut dengan perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement) atu perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian antara calon suami-istri terkait harta perkawinan mereka nanti sesudah menikah.

Isi perjanjian tersebut terbatas hanya mengatur harta kekayaan dalam perkawinan dan tak mengatur hal-hal lain di luar hal tersebut, contohnya mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak.

Dalam perjanjian perkawinan bisa ditentukan, suami dan istri bisa memisahkannya harta bersama dan menguasai hartanya masing-masing.

Dengan pemisahan harta bersama, maka WNA sebagai pasangannya tak turut mempunyai tanahnya. Oleh karena itu, tanah tersebut tak harus dilepaskan oleh WNI pasangannya.

Terpenting ialah perjanjian perkawinan mesti dirancang di hadapan notaris dan tercatat di lembaga pencatat perkawinan.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Sedangkan, pelepasan hak atas tanah harus dilakukan apabila didalam perkawinan antara WNI dan WNA terjadi percampuran harta.

Tanah hak milik yang dimiliki WNI bercampur dengan harta kekayaan WNA di dalam harta bersama perkawinan.

Menurut UUPA, pelepasan tersebut bisa dilakukan dengan cara, misalnya menjual atau menghibahkannya.

Pelepasan mesti dijalankan dalam jangka waktu satu tahun sejak WNI mendapatkan tanahnya, atau sejak menjalankan perkawinan campuran.

Hal tersebut harus dilakukan karena sudah melampaui batas-batas prinsip nasionalitas dan wajib dilepaskan.

Apabila hak kepemilikan tanah itu tidak dilepaskan telah lewat dari waktu yang sudah ditentukan, maka hak atas tanah akan hapus secara hukum dan tanahnya jatuh ke tangan negara.