PUPR Jamin Kualitas Bangunan Rumah Subsidi Semakin Bagus
Ilustrasi. (Foto: kolakapos)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Soal penyediaan rumah murah untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), ternyata masih terganjal masalah zonasi. Bahkan, pembangunan perumahan murah yang ingin dibangun dekat kota besar, juga menjadi persoalan tersendiri.

Hanya pemerintah sebagai pemberi program khusus masyarakat kecil ini yang tahu jawabannya. Sebagai regulator, pemerintah yang menentukan kebijakan itu, baru selanjutnya developer atau pengembang yang digandeng pemenang tender proyeknya membangun sesuai arahan.

Masyarakat kecil dan berpenghasilan rendah sebagai konsumen dari rumah murah jika bisa memilih tentu tak ingin bertempat tinggal di daerah pinggiran yang minim fasilitas, seperti transportasi, pusat perbelanjaan, pasar, dan yang lainnya. Apalagi jika rumah murah tersebut berlokasi cukup jauh dari tempat bekerja mereka.

Padahal sebelumnya, lokasi tempat tinggal mereka ketika masih mengontrak atau menyewa rumah tidak terlalu jauh dari tempat kerja. Jika kondisinya seperti itu, sama saja kebutuhan mereka akan bertambah banyak karena harus mengeluarkan uang lebih untuk hal-hal yang dulu tidak ada.

Sebenarnya, pembangunan rumah murah sudah ditetapkan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di dalamnya juga harus diatur mengenai zona pembangunan rumah murah di Indonesia.

Lokasi zona juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya wilayah atau daerah yang masyarakatnya membutuhkan rumah dengan harga cukup terjangkau.

Kemudian, penentuan zonasi juga harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah. Padahal kenyataannya, tidak semua provinsi di Indonesia sudah memiliki rencana tata ruang wilayah yang mendetail semacam itu.

Inilah problem atau masalah berikutnya yang harus segera dicari solusinya dalam rangka pembangunan perumahan murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Terlepas persoalan itu, SPS Group fokus mengembangkan rumah murah atau rumah bersubsidi selaras dengan yang dicanangkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Hal ini dilakukan mengingat selisih pasokan rumah (backlog) masih cukup besar, yakni sekitar 12 juta rumah.

“Bagi banyak orang, rumah subsidi adalah angin segar di tengah harga rumah yang terus naik dan semakin tak terjangkau, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),”kata Asmat Amin, managing director di SPS Group.

Ia melihat, pemerintah sangat serius menanggapi kebutuhan hunian untuk masyarakat. Hal ini terlihat dari pencanangan Program Sejuta Rumah. “Karena itu kami masih berkomitmen untuk bangun rumah murah,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah terus berupaya memangkas backlog yang kini berkisar 10 hingga 12 juta unit. Di satu sisi kebutuhan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi setiap tahunnya mencapai sekitar 800 ribu unit.

“Rumah subsidi permintaannya sangat tinggi, tapi untuk mengurusnya tidaklah mudah, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Selain biaya produksi yang tinggi, bahkan sering tak imbang dengan harga jual, ketersediaan lahan pun semakin sedikit,” kata Asmat Amin.

Menurutnya, kendati rumah bersubsidi pasarnya cukup besar, namun tidak mudah untuk membangun rumah murah. Hal itu karena lokasinya yang cukup jauh guna mensiasati tingginya harga lahan di perkotaan juga karena faktor ketersediaan infrastruktur.

“Penentuan lokasi perumahan sangatlah penting, kita harus lihat aksesnya, apakah transportasi tersedia, Jangan sampai nanti ketika kita menempati unit, mau kemana-mana sulit,”ujar Asmat.