Pengukuhan pengurus REI. (Foto: ist)
OJK diminta bikin kebijakan baru soal regulasi pengusaha sektor informal.  (Foto: ist)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Menanggapi kendala soal lemahnya penyerapan penyediaan rumah sederhana terkait regulasi pengusaha disektor informal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta bikin kebijakan baru.

Oleh sebab itu, Real Estate Indonesia (REI) berharap kebijakan baru yang mengarahkan perbankan untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) bisa memperbesar peluang itu.

“Kami inginkan peraturan atau regulasi mengenai sektor informal itu clear. Jadi tidak bisa sporadis, misalnya bank ini pakai koperasi atau BRI pakai apa. Tapi kita ingin aturan clear seperti apa. Perbankan juga bisa,” ujar Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata usai pengukuhan kepengurusan DPP REI periode 2016-2019 di Ritz PP, Jakarta, baru-baru ini.

Sehingga, masih dikatakan Soelaeman, sewaktu sektor informal mengajukan KPR, pun menjadi semakin cepat.
Apalagi selama ini masyarakat yang tergolong sektor informal tersebut tidak semuanya bisa mendapat fasilitas KPR.

“Kalau misalnya regulasi tidak satu, mungkin ada lima tidak apa-apa, tapi dijamin koperasi misalnya, atau tabungan harus sejuta misalnya atau syarat lainnya. Tapi itu clear diatur pemerintah,” tambahnya.

Dengan demikian, perbankan yang selama ini menganut prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya, bisa lebih banyak memberikannya kepada masyarakat sektor informal.
Sebab, pemerintah dalam hal ini telah jamin dengan aturan.

“Ini adalah sebuah aturan bukan feeling perbankan aja boleh apa enggak. Ini kita akan perjuangkan. Sektor informal adalah satu target strategis pemerintah. Kita mau bantu pemerintah soal ini. Tapi harus clear. Ini yang sedang dielaborasi. Perbankan akan masuk ke sana gimana aturan ini bisa dijalankan,” paparnya.

Direktur Konsumer BRI Sis Apik Wijayanto mengakui, sejauh ini perseroan sudah dan sedang menjalankan penyaluran KPR untuk sektor informal di lima kota Pulau Jawa antara lain Tegal, Slawi, Brebes, Kudus dan Pati.

Oleh sebab itu, perseroan ingin mengembangkannya di daerah lain. Padahal diakuinya perseroan dalam hal ini sebenarnya sangat ingin menjalankannya.

Hanya saja masih terhalang dengan belum rampungnya regulasi. Saat ini, BRI bersama Bank Dunia sedang membahas perihal ini agar sektor informal bisa memperoleh fasilitas KPR juga.

Diharapkan Januari sudah didapat konsep yang akan diterapkan. “Diharapkan dalam jangka waktu dekat, kira-kira Januari kita akan bahas dengan Kementerian PUPR. Mudah-mudahan clear,” pungkasnya.