Ilustrasi suasana pameran Indonesia Properti Expo 2017. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Menanggapi soal pekerja informal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ternyata masih kesulitan akses perbankan. Oleh sebab itu, Komisi V DPR mendorong agar pemerintah mempermudah melalui skema pembiayaan rumah bagi MBR.

“Sebenarnya pemerintah sudah memberikan beberapa fasilitas untuk MBR berupa pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Subsidi bunga kredit perumahan, subsidi bantuan uang muka, namun masih banyak MBR yang hingga kini kesulitan mengakses bantuan itu, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Penghasilan yang tidak tetap membuat mereka sulit untuk menembus syarat-syarat mendapatkan akses pembiayaan itu,” ujar Wakil Ketua Komisi V Sigit Sosiantomo, di Jakarta, baru-baru ini.

Akibatnya, masyarakat yang tidak mampu memiliki rumah terpaksa tinggal berdesakan dengan anggota kelaurga yang lain di rumah keluarga besar, menumpang di rumah teman, kost, mencari rumah murah yang jauh dari lokasi kerja, membangun rumah sendiri secara bertahap, bahkan terpaksa tinggal di kawasan kumuh atau kolong jembatan.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), baru 2,5 % pekerja sektor informal yang menikmati Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak program Satu Juta Rumah meluncur tahun 2015. Peserta dari pekerja informal adalah hasil binaan perbankan syariah yang baru mendapatkan kemudahan KPR setelah sekitar satu atau dua tahun mencicil.

“Fasilitas pembiayaannya sudah banyak, tapi tidak bisa diakses. Karena itu, perlu skema pembiayaan baru bagi MBR kategori pekerja informal. Saya juga berharap berharap keberpihakan perbankan pada sektor perumahan khususnya pembiayaan perumahan untuk sektor informal bisa lebih ditingkatkan,” ujar Sigit.

Keberpihakan perbankan pada MBR selama ini masih sangat rendah. Rasio penyaluran KPR terhadap PDB Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan Singapura yang porsi pembiayaannya mencapai 53 persen, Malaysia mencapai 30 persen, dan Thailand 15 persen, sementara Indonesia baru mencapai sekitar 8 persen. Sisanya, kebanyakan di infrastruktur dan sumber daya alam, padahal perumahan juga mendesak.

Data terakhir Bank Indonesia, penyaluran KPR dan KPA hingga Mei 2017 baru mencapai Rp 377,3 triliun atau 8,5 persen dari total penyaluran kredit perbankan. Dan penyaluran KPR ini hanya didominasi oleh 10 bank besar.