Orang Ngontrak Sekarang, Berburu Apartemen Kalideres Cicilan Rp.3,2 Juta/bulan
Ilustrasi. (Foto: citragrand)

 

SURABAYA, INAPEX.co.id –  Soal aturan kewajiban penyediaan lahan makam, pengembang perumahan harus menyiapkan 2% dari total luas lahan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Kota Surabaya, Eri Cahyadi membenarkan, tentang perubahan aturan kewajiban pengembang itu.

“Saat ini kami sedang mengupayakan untuk perubahan. Khususnya dengan maraknya pembangunan perumahan vertical non landed seperti apartemen,” kata Eri.

Jika perumahan landed, luas lahan total misalnya 1.000 hektar, maka pengembang wajib menyediakan lahan makam sebesar 20 hektar.

Lebih lanjut dikatakan Eri, jika luas lahannya hanya 500 hektar, namun apartemennya 10 lantai, maka penyediaannya 10 hektar. “Padahal bisa jadi jumlah penghuni apartemen lebih banyak dibandingkan dengan yang perumahan landed, tentu seharusnya kompensasi penyediaan makamnya harus lebih banyak,” tambah Eri.

Oleh sebab itu, saat ini aturan dalam Perda No 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Lahan Makam bagi pengembang dan pelaku usaha perumahan.

Saat ini menurut Eri sedang diajukan oleh Pemkot Surabaya untuk dilakukan perubahan. “Nanti kami akan ajukan, bahwa ukuran penyerahan lahan makam itu bukan berdasarkan luas lahan total, melainkan dari jumlah lantainya,” ujar Eri.

Sementara itu, pasar properti di Surabaya diprediksi tetap tumbuh dengan baik meskipun permintaan perumahan secara umum masih melambat akibat terdampak kondisi ekonomi global.

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Timur Soepratno mengaku tetap optimis  berdasarkan banyaknya kaum pendatang yang berasal dari luar Surabaya untuk bekerja di kota Pahlawan.

“Dari data Dinas Kependudukan Surabaya sepanjang 2016 ada 36.000 orang yang mengganti KTP-nya menjadi KTP Surabaya. Ini artinya perbulan rata-rata ada 3.000 orang dan kalau 10%-nya berpenghasilan baik, 300 orang ini butuh rumah. Surabaya menjadi ceruk pasar yang tumbuh selain kota penyangga,” ujar Soepratno.

Lebih lanjut dikatakan Soepratno, tren kebutuhan rumah masyarakat mulai beralih ke apartemen karena tanah di kota ini sudah tidak memungkinkan untuk rumah tapak atau landed house.

Kendati demikian, ia menilai rumah tapak memiliki nilai lebih karena masyarakat bisa lebih bersosialisasi daripada tinggal di apartemen.

Sekarang ini, masih dikatakan Soepratno, untuk rumah murah, daerah yang masih berpotensi dikembangkan adalah daerah utara Surabaya, yakni Bangkalan, Madura.

Soepratno mengatakan jarak tempuh Bangkalan ke Surabaya sekitar 10 menit hingga 15 menit melalui Jembatan Suramadu. Tanahnya pun masih memungkinkan untuk dikembangkan kawasan perumahan bersubsidi.

Sebelumnya, Rudy Harsono, Project Director Grand Sungkono Lagoon, menuturkan pasar properti, khususnya apartemen, masih menjanjikan di Surabaya. Salah satunya karena faktor ketersediaan lahan yang semakin menyusut tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

Saat ini pihaknya melihat masyarakat Surabaya mulai memercayakan investasi mereka di sektor properti, sebagai pilihan selain investasi di instrumen keuangan.  “Pembeli Grand Sungkono Lagoon lebih banyak dari Surabaya, sekitar 80%-nya. Saat ini tower kedua sudah terjual 85%,” ujarnya.

Grand Sungkono Lagoon merupakan proyek PT PP Properti Tbk yang terletak di kawasan Surabaya Barat. Proyek ini nantinya akan terdiri dari empat tower residential, satu mal, dan satu hotel. Untuk tower pertama terdiri dari 516 unit dan tower kedua 521 unit.

Rudy menyatakan saat ini memang masyarakat masih cenderung memilih landed house dibandingkan dengan apartemen. Namun, dengan semakin sedikitnya lahan dan naiknya harga tanah, masyarakat akan memilih apartemen sebagai investasi ke depan.

Selain itu, dia juga menyebutkan jika pemilik apartemen menyewakan propertinya, harga sewa bisa mencapai 8% hingga 10% dari harga apartemen. Sedangkan untuk landed house, nilai sewa hanya sekitar 2% dari harga properti. Jadi, dia yakin potensi pasar apartemen masih besar.