JAKARTA, INAPEX.co.id – Pemerintah mendorong skema KPBU karena pendanaan dari APBN yang maksimal diberikan pemerintah hanya mampu mendanai 20% dari program sejuta rumah. Inilah gagasan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang melansir proyek perumahan melalui Skema Kerjasama KBU.

Menurut Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi, bahwa KPBU perumahan adalah partisipasi sektor swasta dalam investasi penyediaan perumahan (khususnya rusunawa atau rusunami) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di atas lahan pemerintah berdasarkan perjanjian kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.

“Skema ini sudah dijalankan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan. Ada 2 pola KPBU yang direncanakan. Pertama penyediaan lahan oleh pemerintah  untuk selanjutnya pembangunan dilakukan swasta dengan skema Built Operate Transfer (BOT),”kata Khalawi.

Sedangkan kedua, lanjut Khalawi, lahan dimiliki oleh swasta, pemerintah yang akan menyediakan sarana dan prasarana infrastrukturnya seperti yang telah diilakukan dalam pengembangan kota publik baru, yakni Maja.

Selanjutnya, ada tiga wilayah yang direncanakan, yakni Jonggol selus 180 ha, Bandung dengan menggunakan lahan pemkot seluas 1,4 ha dan di Bogor terdapat lahan milik kementerian PUPR seluas 33 ha.

“Sedang digodok skemanya akhir tahun ini, yang kemungkinan paling cepat  adalah Jonggol. REI punya lahan di sana. Selain itu akses ke sana sudah ada rencana tol karena dulunya wilayah itu juga sempat diwacanakan sebagai ibu kota. Kami harapkan 2019 bisa terwujud. Dua wilayah terakhir itu, karena merupakan lahan pemerintah maka pembangunannya akan diserahkan kepada swasta,”katanya.

Khalawi melanjutkan, melalui skema tersebut pihak swasta tidak mungkin hanya mengkhususkan untuk pembangunan perumahan MBR. Akan tetapi ada alokasi bagi swasta agar mengikuti ketentuan porsi pembangunan rumah MBR. Pengembalian investasi pun bisa mengikuti ketentuan yang udah ada bagi infrastruktur lainnya yang menggunakan skema KPBU , misalnya dengan masa konsesi selama 40 tahun –50 tahun.

“Sudah ada beberapa investor yang mengutarakan minatnya, bahkan ada investor asing asal China dan Korea Selatan yang paling bersemangat. Akan tetapi pemerintah akan mendahulukan investor dalam negeri,”jelasnya

Secara terpisah, Direktur Leads Property Services, Darsono Tan, menyebutkan ritel-ritel baru akan mulai masuk ke kawasan Jabodetabek dengan karakteristik yang berbeda, Setelah kondisi pasokan dan pasar yang menantang, ritel-ritel di kawasan Jakarta akan masuk sebagai  ritel pelengkap mal besar seperti lifestyle mall dengan ukuran yang tak terlalu luas.

“Berbeda untuk kawasan Bodetabek, pembangunan ritel-ritel luas akan tetap berlanjut. Berdasarkan catatan Leads ada 5 proyek ritel baru yang jadwal penyelesaian ditargtekan rampung sampai akhir tahun ini yang membawa total pasokan 174,423 meter persegi. Ritel itu adalah Titanium Square di Jakarta Timur, seluas 5,000 meter persegi. Lippo Mampang Jakarta Selatan seluas 9,423 meter persegi, New Harco Plaza Jakarta Barat seluas 60,000 meter persegi, Pondok Indah Mall 3 Jakarta Selatan 40,000 meter persegi, dan Mall Puri Indah 2 West 60,000 meter persegi,”terang Darsono Tan.