Wakil Ketua BPKN RI, Rolas Budiman Sitinjak saat foto bersama di Kejaksaan Agung dalam rangka mendorong penegakan hukum perlindungan konsumen. (Foto: BPKN)

JAKARTA, INAPEX.co.idDisepanjang tahun 2018 Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menerima sedikitnya 348 kasus pengaduan dari konsumen properti.

“Di Januari sampai Desember 2018 saja ada sebanyak 348 kasus pengaduan soal perumahan. Persoalan ini paling besar didominasi masalah pembiayaan, di mana banyak terjadi kasus pembiayaan terhadap rumah bodong,” ungkap Wakil Ketua BPKN RI, Rolas Budiman Sitinjak di Jakarta Pusat, belum lama ini.

Lebih lanjut dikatakan Rolas, pihaknya sudah terjun langsung ke lapangan melakukan advokasi terhadap aduan masyarakat.

“Di perumahan itu malah ketika sudah lunas bank tersebut tidak bisa menghadirkan sertifikat. Sialnya lagi ternyata sertifikatnya malah diagunkan ke bank lain, jauh sebelum adanya KPR tersebut,” beber Rolas yang berlatar belakang pengacara.

Sejauh ini yang paling bermasalah yaitu pembiayaan, di mana 75 persen dari bank pelat merah. “Yang paling banyak,” sebut Ketua DPD DKI Jakarta Taruna Merah Putih tersebut.

Sayangnya, menurut Rolas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkesan kurang peduli terhadap keluhan konsumen yang disebabkan oleh lembaga pembiayaan plat merah.

Rolas menambahkan, Bank Indonesia punya kebijakan loan to value dengan perlindungan secara makro, sementara OJK sebenarnya lebih kepada perlindungan mikro prudensial.

“Apa kata OJK? Jawabannya mereka tak mengurusi hal teknis. Sementara pelaku usaha mulai dari yang kecil sampai yang besar kalau sudah tersudut biasanya membangkrutkan diri atau melakukan PKPU (penundaaan kewajiban pembayaran utang). Jadi masyarakat kecil yang selalu jadi korban,” kritiknya.

Hingga kini masih banyak yang terjebak dengan rumah bodong alias tanpa sertifikat. Untuk itu, Rolas berharap masyarakat sebagai konsumen lebih hati-hati dan selektif dalam memilih kredit perumahan.

“Jangan terburu-buru tergiur harga murah. Masyarakat harus lakukan pengecekan dan selektif memilihnya,” kata Rolas.

Upaya melakukan pengecekan tersebut bisa dilakukan lewat Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat guna memastikan rumah yang ditawarkan penyedia kredit benar adanya.

“Datangi BPN pasti di sana ada jelas datanya bisa dicek. Karena kita harus tahu bagaimana sertifikatnya, lokasi, dan lainnya, datang aja ke BPN setempat,” tunjuk Rolas.

Selain aduan sektor perumahan, Rolas memprediksi sektor bisnis digital dari financial and technology (fintech), ojek daring, dan e-commerce bakal banyak aduan di tahun mendatang. Juga sektor kesehatan akibat jebolnya subsidi anggaran BPJS.

“Ojek online siapa yang menjamin keselamatan? Karena itu rekomendasi BPKN agar diperlakukan sama dengan angkutan umum lainnya yang sudah pasti punya perlindungan. Begitu juga dengan permasalahan konsumen pada e-commerce,” pungkasnya.