Dana Sejuta Rumah Bertambah, Semua MBR Bisa Punya Rumah Layak
Ilustrasi (Foto: ist)

 

BANJARMASIN, INAPEX.co.id, – Pemerintah terus mendukung percepatan program pembangunan sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) April 2015.

Anggaran bantuan perumahan ditingkatkan lewat beragam program supaya kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mengakses rumah layak.

 Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti, tahun 2017 anggaran perumahan dalam APBN sangat banyak dan dapat jadi pendorong realisasi program sejuta rumah.

Anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) senilai Rp.9,7 triliun untuk mendanai 120 ribu rumah dan uang subsidi selisih bunga (SSB) Rp.3,7 triliun untuk 225 ribu rumah.

“Selain itu ada bantuan uang muka Rp.1,3 triliun untuk 345 ribu unit rumah, belum termasuk bantuan lain seperti prasarana, sarama, utilitas (PSU) dan kemudahan regulasi,” jelasnya saat Rakor pemetaan dan potensi pembangunan rumah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, belum lama ini.

Lana yang menjabat Dirjen Pembiayaan Perumahan awal Maret ini menggantikan Maurin Sitorus menuturkan bahwa pemerintah sudah menerbitkan PP No. 64 Tahun 2016 tentang pembangunan perumahan MBR, Paket Kebijakan Ekonomi Ke 13 untuk mendorong keberhasilan penyediaan perumahan.

Sekarang ini pemerintah pusat tengah melaksanakan pendataan untuk pemerataan dan mempercepat program perumahan.

Tahun anggaran 2017-2018 prioritasnya percepatan di 10 provinsi terbesar. Ke-10 daerah penyerapan program perumahannya sangat besar, seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

 

Anggaran bantuan perumahan ditingkatkan lewat beragam program supaya kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mengakses rumah layak.

 

Tahun 2016 penyaluran FLPP di Kalimantan Selatan 14.430 unit rumah, terbanyak ketiga setelah Jawa Barat dan Banten. Pencapaian di Kalimantan Selatan akan ditularkan ke daerah-daerah lain.

Terlepas dari itu, pada kesempatan berbeda, TOD yang merupakan konsep pengembangan kawasan yang diintegrasikan dengan skema transportasi massal, seperti bus rapit transit (BRT) atau busway, kereta api ringan (LRT), mass rapit transit (MRT), dan dilengkapi jalur pejalan kaki/sepeda.

TOD mengakomodir beragam fungsi dalam pengembangan kawasan permukiman. Di dalam kawasan memiliki fungsi beragam dan tata ruang campuran, misalnya zona bisnis, fasilitas umum, perkantoran, dan fasilitas sosial yang dihubungkan dengan transportasi umum.

Orang bisa menjalankan aktifitas dan memenuhi kebutuhannya dalam kawasan tanpa harus pergi ke kawasan lain. Konsep ini akan mengurangi jumlah perjalanan dan mengurangi mobilitas dengan kendaraan pribadi.