Sekda DKI Jakarta Saefullah saat membuka Musda DPD REI DKI 2017. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah minta pengembang merapihkan sisa proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi. Hal itu diungkapkan Saefullah dihadapan para undangan Musyawarah Daerah (Musda) IX Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) DKI 2017.

“Saya ingin mengapresiasi teman-teman pengembang REI yang sudah melaksanakan kewajiban aturan yang ada dan tentu hak-haknya akan segera diperoleh. Mungkin kalau tidak ada KLB kita tidak akan pernah ada Simpang Susun Semanggi. Ternyata dengan cara cara pemikiran Pak Gubernur pada saat itu dan kemarin diselesaikan oleh Pak Djarot Alhamdulillah sudah bisa beroperasi tapi saya ingatkan masih ada sisanya. Pedestrian dari Semanggi sampai Patung Pemuda dan dari Semanggi – Hotel Kartika Candra – Benhil itu harus dirapihkan segera dalam rangka Asian Games 2018,” kata Saefullah di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Rabu (23/8).

Menurutnya, dengan begitu dari Benhil sampai Merdeka Barat hingga Thamrin – Sudirman nanti pedestriannya menjadi ramah lingkungan. “Sehingga gedung-gedung disepanjang jalan juga bisa menerangi. Kira-kira akhir Oktober atau Desember 2018 Thamrin – Sudirman sudah ada perubahan wajahnya,” tambah Saefullah.

Lebih lanjut dikatakan Saefullah, terkait paradigma pemerintahan di Indonesia sudah bergeser jauh sekali. “Jadi dahulu yang biasa minta dilayani sekarang kita sudah melayani. Saya rasa semua kepala daerah tidak berani lagi kembali kepada pemerintahan yang lama selalu minta dilayani begitu datang pilkada pasti tidak ada yang milih sudah pasang muka saya akan melayani saja itu tingkat terpilihnya masih belum memadai. Oleh sebab itu pertanyaannya berarti ada kualitas layanan yang masih belum sesuai dengan keinginan masyarakat,” paparnya.

Selain itu, Saefullah juga menjelaskan tentang keluhan pengembang REI terkait kewajiban yang dinilai tumpang tindih menyusul adanya Surat Keputusan Gubernur DKI.

“Pada prinsipnya pemerintah DKI Jakarta saat ini sudah terbuka. Tidak ada lagi data yang disembunyikan. Mulai dari perencanaan APBD sampai kepada potensi-potensi yang kita terima di DKI Jakarta ini semuanya sudah sangat terbuka. Sehingga dalam menyusun APBD DKI Jakarta, tidak ada lagi kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok yang bisa disisipkan termasuk kepentingan kepala daerah, sekertaris daerah, atau kepentingan anggota dewan,” ujar Saefullah.

Ditambahkan Saefullah, proses perencanaan sudah dikawal melalui┬ásistem yang dibangun dengan susah payah dan budget yang banyak. Untuk kebijakan tata ruang yang melekat di perda 1 2004 akan ada evaluasi pada tahun 2019. Dalam perda ini sudah sangat maksimal apabila ada perbedaan antara rencana sebelum tahun 2004 perubahannya merugikan masyarakat sudah di evaluasi sekitar 20%,” pungkas Saefullah.