Sekarang, Masyarakat Bisa Membeli Rumah Secara PPR Syariah
Ilustrasi (Foto: dakwatuna)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) diprediksi akan semakin meningkat. Hal ini seiring langkah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) meluncurkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah, Rabu (18/10).

Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo menuturkan, angka kebutuhan perumahan di Indonesia masih sangat besar. Dengan terbitnya SOP ini diharapkan bisa memperkuat peran strategis penyalur PPR dalam memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat.

“Kami berharap SOP dapat mendorong terciptanya produk PPR Syariah yang terjangkau, suitable dan applicable, untuk meningkatkan kemampuan para penyalur PPR Syariah dalam melayani kebutuhan masyarakat,” jelas Anata dalam keterangan tertulis.

Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam, kata Ananta, menjadi pasar potensial dalam mengembangkan industri keuangan syariah. Tidak hanya itu, komposisi demografis serta pertumbuhan ekonomi Tanah Air sangat menjanjikan.

Lebih jauh, menurutnya, pembentukan SOP juga sejalan dengan langkah pemerintah dalam mengembangkan sistem pembiayaan perumahan berbasis syariah yang bisa dijual di pasar modal.

Adapun pengembangan sistem dijalankan dengan pemberdayaan pelaku pembiayaan perumahan baik lewat penerbitan KPR maupun sekuritisasi KPR.

Dengan begitu, diharapkan tercipta sebuah skema pembiayaan perumahan dengan biaya murah dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berkelanjutan.

“Kami memandang pentingnya adanya SOP PPR Syariah yang dapat membantu dalam proses bisnis fasilitas PPR yang terstandar dan bermutu baik, yang pada akhirnya PPR tersebut dapat dilakukan sekuritisasi,” jelas dia.

Ananta mengatakan, SOP PPR Syariah akan menjadi petunjuk dalam memuat kebijakan dan alur kerja yang bisa digunakan bank umum atau unit usaha syariah yang sudah aktif atau pun belum pernah menyalurkan PPR Syariah.

Di dalam SOP ini dibahas secar rinci Akad Murabahah, Akad Musyarakah Mutanaqisah, dan Akad Ijarah Muntahiya Bi Tamlik.

Di samping itu juga dibahas persiapan yang harus dilakukan penyalur PPR Syariah dalam pelaksanaan sekuritisasi PPR Syariah. Dengan adanya SOP, diharapkan bisa semakin memudahkan proses sekuritisasi di pasar sekunder.

“Lembaga Penyalur PPR Syariah sedianya memiliki SOP PPR Syariah yang terstandar dengan baik, melaksanakan pelatihan yang intensif dan mendalam, serta mengimplementasikannya dengan baik,” lanjut Ananta.

Ananta memastikan, penyusunan SOP sudah sesuai dengan regulasi yang telah ada, baik POJK, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia, UU dan Peraturan Mahkamah Agung serta Pedoman Standar Akuntansi Keuangan.

“SOP PPR Syariah yang telah kami susun tersebut merupakan bagian dari pertanggungan jawab kami dalam mewujudkan misi mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia,” tutupnya.