Rusun Berbasis TOD di Pondok Cina Masih Terkendala
Pembangunan TOD Terkendala Perizinan (Foto: geotimes)

 

BOGOR, INAPEX.co.id, – Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI bersinergi dalam pembangunan rumah susun (rusun).

Dua proyek berbasis transit oriented development (TOD) yang akan dikerjakan atas kerja sama ini berlokasi di Stasiun Pondok Cina, dan Tanjung Barat.

Dalam proses pembangunannya, TOD di Pondok Cina mengalami kendala dalam perizinannya.

“Kalau di Tanjung Barat sudah ada izin prinsip. Di Pondok Cina kami masih mengurus izin dari Wali Kota Depok,” papar Direktur Pemasaran Perumnas Muhammad Nawir saat seminar “Peran Pemerintah dan Stakeholder dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Rakyat”, di Hotel Aston, Sentul, Rabu (26/4).

Ia menuturkan bahwa perizinan tersebut berhubungan dengan Right of Way (ROW) atau akses jalan yang mestinya selebar 20 meter.

Sedangkan di Margonda, jalannya hanya mempunyai lebar 6 meter sehingga untuk kekurangannya mesti dibebaskan terlebih dahulu oleh Perumnas. Sedangkan lahannya milik Universitas Gunadarma.

“Ini sedang dibicarakan. Mereka (Universitas Gunadarma) sebenarnya tidak keberatan. Semoga ini bisa segera (dilebarkan),” tutur Nawir.

Lahan Gunadarma, lanjutnya, yang sudah terkena pelebaran jalan akan diganti dengan pembangunan rusun di kawasan TOD Pondok Cina.

Tidak hanya penggantian berupa rusun, ia juga membuka kemungkinan untuk mengganti lahan ini dengan lahan lainnya milik Perumnas untuk pembangunan kampus.

Pengembangan TOD ini sejalan dengan PP Nomor 83 Tahun 2015 yang mengatur tentang peran Perumnas selaku pengembang perumahan dan kawasan permukiman dan rumah susun.

Perumnas juga akan mengembangkan rusun di Stasiun Bogor, selain Pondok Cina dan Tanjung Barat. Ketiga proyek TOD ini berkapasitas 5.000 unit yang diprediksi akan memakan biaya investasi sebanyak Rp.2 trilliun.

Pasalnya, dengan keterbatasan lahan yang tersedia, arah pengembangan penyediaan hunian-hunian baru di Kota Depok mulai mengarah pada hunian vertikal atau apartemen. Khususnya di kawasan Margonda, terus mendesak kebutuhan hunian vertikal di tengah pasokan lahan yang semakin susah dan mahal untuk membangun rumah tapak.

Di sisi lain, semua potensi mulai akses transportasi, infrastruktur, sampai layanan jasa rumah sakit berkelas internasional telah tersedia. Ini semakin menguatkan kebijakan pembangunan perumahan di Kota Depok yang berdasarkan RTRW tahun 2000-2010 untuk jadi buffer city bagi kawasan Jabodetabek.

“Depok semakin berpotensi untuk pembangunan hunian vertikal rumah susun atau apartemen,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemkot Depok, Wijayanto, dalam diskusi “Infrastruktur Depok Topang Kenyamanan Kota”, di Depok, Rabu (26/4).