Rumah Subsidi Harga Rp.135 Juta Ditingkatkan Sebanyak 3.800 Unit
Rumah Subsidi di Kaltim (Foto: kaltimprokal)

KALIMANTAN TIMUR, INAPEX.co.id, – Ketua DPD Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kalimantan Timur, Sunarti Amirullah menuturkan bahwa tahun ini Rumah subsidi FLPP di Kaltim naik jadi Rp.135 juta, yang sebelumnya Rp.128 juta.

Memang harga rumah murah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tahun 2017 tak naik, kecuali di sejumlah lokasi masih ada yang mengalami kenaikan tinggi.

Sekarang ini animo masyarakat terhadap rumah murah terus meningkat. Hal tersebut didukung oleh keadaan pasar properti menengah ke atas masih belum terlalu bergairah.

Kenaikan tersebut dinilai wajar. Pasalnya tiap tahun harga properti sudah pasti naik. Kenaikan normalnya umumnya 10-20 persen.

Namun hal tersebut disesuaikan dengan naiknya harga bahan bangunan dan upah buruh. Terlebih kondisi ekonomi belum pulih, kenaikan rumah untuk MBR tersebut relatif kecil.

Meski naik, tambahnya, kenaikan harga tersebut tak akan berpengaruh pada daya beli golongan MBR. Pasalnya, pemerintah sudah menurunkan beberapa kemudahan supaya masyarakat dapat lebih mudah. Mulai dari down payment (DP) 1 persen, suku bunga 5 persen flat, dan tenor hingga 20 tahun.

“Dari cicilan minimum sekitar Rp.800 ribu, sekarang jadi Rp.900 ribu. Tidak terlalu membebani,” jelasnya, belum lama ini.

“Kebutuhan rumah, jelas sangat penting. Apalagi harga murah dan cicilannya ringan. Kondisi tersebut membuat yakin, pasar di rumah murah ini masih sangat tinggi,” paparnya.

Sebelumnya, pihaknya sudah bekerjasama dengan instansi pemerintahan, guna membangun rumah murah. Serta sejumlah rumah murah bagi non-PNS.

Selama ini, Apersi Kaltim, sudah merealisasikan sebanyak 1.300 unit rumah murah. Tahun 2017, ia menargetkan, 3.800 unit akan dibangun.

Realisasi masih terbilang kecil, pasalnya pembangunan rumah murah tersebut juga dikerjakan oleh Real Estate Indonesia (REI) setempat, jadi terbagi.

Rumah bersubsidi ini, tambahnya, dilihat pengembang pasarnya cukup bagus daripada menjual atau membangun rumah menengah ke atas yang saat ini cukup sulit.

Sambil menunggu pergerakan positif properti kelas menengah atas, pembangunan rumah murah banyak dilaksanakan.

Akan tetapi, ia mengingatkan kepada pengembang, sebisa mungkin pembangunan jangan dilaksanakan di daerah pinggiran. Namun, tak jauh atau dekat dengan perkotaan.

Selain itu, untuk mendukung pembangunan rumah susun (rusun) pemerintah akan menghentikan bantuan pembelian rumah tapak di wilayah dengan penduduk di atas 2 juta jiwa.

“Untuk tahun 2017 ini kita tidak lagi memberikan bantuan perumahan untuk kawasan perkotaan yang penduduknya sudah padat. Ini artinya kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan kota-kota padat lainnya penyaluran FLPP khusus untuk rusun,” tutur Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin.

(jp)