Untuk perumahan kategori sedang atau menengah kebawah, dipastikan akan terbebas dari pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) serta PPh 22. (Foto: wartakota.tribunnews.com)
Untuk perumahan kategori sedang atau menengah kebawah, dipastikan akan terbebas dari pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) serta PPh 22. (Foto: wartakota.tribunnews.com)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan yang sekarang ini tengah mengkaji penghapusan pajak yang berlaku di sektor properti, merupakan angin segar bagi pengusaha di sektor tersebut.

Kajian penghapusan pajak ini, menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, merupakan kajian penghapusan pajak ini berlaku untuk rumah mewah.

“Kita memang arahnya adalah ingin membuat transaksi itu jangan menjadi lebih mahal. Jadi memang ada yang lagi kita consider supaya kita hilangkan,” kata Suahasil di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Ditambahkannya, untuk perumahan kategori sedang atau menengah kebawah, dipastikan akan terbebas dari pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) serta PPh 22. Sehingga, kajian ini berlaku untuk rumah mewah dan properti lainnya yang harganya mahal sekali.

Masih katanya, mengacu Permen Keuangan No 35/PMK.010./2017, rumah dan town house dari jenis non strata title dengan harga jual sebesar Rp 20 miliar atau lebih dan apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title dengan harga jual minimal Rp10 miliar menjadi obyek PPnBM sebesar 20%.

“Ada juga pajak yang dikenakan PPh 22 yaitu rumah yang menjadi objek pajak ialah penjualan atas rumah dengan harga jual atau lebih dari Rp 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi dan apartemen dengan harga jual lebih senilai Rp 5 miliar atau luas bangunan di atas 150 meter persegi,” papar Suahasil Nazara.

Sementara itu, pihak BKF dan Ditjen Pajak, saat ini tengah mengkaji untuk menghilangkan pengenaan pajak atas rumah mewah. Namun menurut Suahasil penghilangan pengenaan pajak tersebut bisa untuk keduanya atau salah satu.

“Kami membuka diskusi dengan asosiasi properti perusahaan dengan BKF dan DJP untuk mendalami ini. Alasan utama pemerintah mengkaji kebijakan ini agar harga pembelian rumah semakin murah dan tentunya menggairahkan industri properti di tanah air,” ungkap dia.

Selain itu, sambung Suahasil Nazara, adanya pertimbangan lain seperti memperbaiki kondisi pasar propeti nasional, kemudian sektor properti yang mempunyai efek ganda yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Lebih rinci Suahasil menerangkan, perusahaan properti kalau tidak bisa menjual produk yang mewah tersebut maka akan mengganggu perusahaan itu sendiri. “Karena biasanya yang sangat mewah itu tingkat keuntungannya lebih tinggi. Tapi sekali transaski dia kemudian nilainya besar sekali, tapi jarang transaksinya tapi itu bisa jadi membantu perusahaan,” terang dia.

Oleh karena itu, keputusan akan penghapusan pajak sektor properti ini masih dalam kajian dan belum ada keputusan apakaah keduanya dihapus atau hanya salah satu saja.

 

“Nah kita lihat nih PPNBM, PPh 22 mana yang bisa lebih cepat kita hilangkan duluan kita hilangkan lebih dulu. Bisa dua duanya, nanti kita lihat posisi yang menengah,” jelas dia.