Rumah Murah, Salah Satu Cara JK Kurangi Demo Buruh di Indonesia
Demo Buruh di Indonesia (Foto: ayobandung)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Kenapa buruh atau karyawan kita selalu mengeluh dan selalu demo, bahkan kalau perlu menahan jalan, karena pendapatannya selalu merasa tidak cukup.

Demikian pernyataan yang disampaikan Jusuf Kalla (JK) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Pendapatan tidak cukup ini selalu faktornya dua hal, apakah pendapatannya tidak besar atau pengeluarannya besar. Maka, kalau kita stabilkan semua ini, mendekatkan orang bekerja ke tempat kerjanya, maka kita bisa secara riil menaikkan kesejahteraannya,” lanjut JK.

Kewajiban membangun rumah murah dan bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih dipandang oleh sebagian pengembang sebagai beban.

Jusuf Kalla menuturkan bahwa pengembang yang mengerjakan membangun rumah bagi MBR, tanpa disadari memberikan kemudahan untuk dirinya sendiri.

Memang, tambah JK, pembangunan rumah murah mempunyai marjin yang sangat kecil dibandingkan pembangunan rumah komersial atau bahkan hunian mewah.

Namun, penyediaan rumah murah mempunyai dampak domino yang positif. Misalnya, bila seorang pengembang menyediakan rumah murah, berbentuk rusunawa atau rusunami, maka MBR akan mengeluarkan dana lebih sedikit untuk ongkos transportasi.

Pendapatan MBR juga akan meningkat secara konkret. Peningkatan pendapatan akan memicu beragam dampak positif bagi MBR sendiri, dan pada akhirnya akan berakhir pada keuntungan pengembang.

JK menuturkan bahwa menyediakan rumah murah, artinya menyediakan kesejahteraan. Kesejahteraan membuat masyarakat bahagia dan tak memiliki kecenderungan melakukan kekerasan.

Sementara itu, menyediakan rumah murah di pusat kota, artinya meningkatkan pendapatan. Meningkatnya pendapatan secara bersamaan akan menambah daya beli masyarakat.

Dari situ, seterusnya pengembang yang juga pemilik pusat perbelanjaan akan memperoleh peningkatan konsumen.

“Jangan dianggap sebagai semacam penalti, tapi anggap ini perisai. Kalau semua orang happy, maka dunia ini aman,” tutup JK.

Selain itu, Kementerian PUPR mencanangkan program 100-0-100 yang artinya 100% akses air minum aman, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai target program 100-0-100 di tahun 2015-2019 , PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah menjalankan beragam langkah dan hasilnya pada tahun 2016, penyediaan air minum aman sudah 71, 66%, sanitasi layak 64,07% dan luasan permukiman kumuh yang harus ditangani tersisa 8,18%.

Masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat sampai sekarang ini masih jadi hal pokok yang mesti dientaskan pemerintah.

Khususnya dari sisi ekonomi dan kehidupan sosial yang umumnya termasuk rumah masyarakat kurang dan tak mampu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015, total RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Indonesia sebanyak 2,51 juta unit dengan rincian 2,18 juta rawan layak huni dan 0,33 juta sangat tidak layak huni.

Untuk mengatasi hal ini yang sudah lama tak terselesaikan, pemerintah terutama Kementerian PUPR dituntut untuk ekstra bekerja dalam membangun infrastruktur.

Mengingat, infrastruktur tak hanya berfungsi mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.