Ilustrasi. (Foto: dok.inapex)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Rumah murah yang digagas melalui program satu juta rumah ini, menyasar bagi konsumen berpenghasilan antara Rp.3 juta sampai Rp. 4 juta per bulan. Apalagi pemerintah serius untuk mewujudkan impian masyarakat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hampir dipastikan jumlahnya melampaui target yang telah ditetapkan.

Sehingga, biaya angsuran setiap bulannya sangatlah ringan jika dibandingkan dengan biaya sewa rumah sebesar Rp600.000 per bulan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian kinerja Program Sejuta Rumah perakhir September 2017 telah mencapai 623.344 unit rumah siap huni.

Pemerintah terus berupaya menyelesaikan program tersebut secara maksimal. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menjelaskan, dari jumlah tersebut, Kementerian PUPR telah memfasilitasi penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 518.694 unit dan non- MBR sebanyak 104.650 unit.

“Kalau kita bandingkan dengan realisasi 2015, saat pencanangan awal 609.000 unit, kondisi akhir September ini sudah melampaui target pada 2015. Kami harapkan kedepannya bisa lebih tinggi,” kata Syarif.

Syarif menjelaskan, kelangkaan kepemilikan rumah (backlog ) dipengaruhi ketersediaan (supply ) lahan dan kebutuhan (demand ) rumah yang tidak sesuai. Menurut dia, kebutuhan perumahan setiap tahun mencapai 800.000 unit, sedangkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), lahan yang tersedia kurang lebih hanya mencukupi untuk membangun 400.000 unit.

Dia memaparkan kendala dalam pelaksanaan Program Sejuta Rumah, antara lain ketersediaan lahan sehingga harga tanah semakin mahal, perizinan yang memerlukan waktu yang lama, panjang, dan biaya tinggi, terbatasnya anggaran pemerintah untuk sektor perumahan.

Selain itu, banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak menginginkan dengan lokasi rumah yang terbangun karena jauh dari tempat mereka bekerja. “Persoalannya banyak MBR kita yang kerja di kota, tapi rumah tersedia jauh dari tempat kerja sehingga ada kecenderungan yang dibangun tidak ditinggali,” ungkap Syarif.

Kementerian PUPR berupaya mempercepat pembangunan perumahan dengan berbagai strategi, seperti penyediaan perumahan melalui APBN seperti pembangunan fisik rumah susun sewa, rumah khusus, pembangunan baru, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH).

Selanjutnya pembiayaan perumahan melalui skema bantuan pembiayaan rumah berupa KPR bersubsidi (FLPP), subsidi selisih bunga (SSB), dan subsidi bantuan uang muka (SBUM); dukungan regulasi dan deregulasi untuk penyederhanaan perizinan; dan penggunaan teknologi industrialisasi perumahan.

Pemerintah terus menggenjot capaian Program Satu Juta Rumah. Sebab, kekurangan kebutuhan rumah (backlog ) perumahan bagi masyarakat di Indonesia masih cukup tinggi sehingga penyediaan perumahan melalui Program Satu Juta Rumah sangat diperlukan.

Selain pasar perumahan yang terbuka cukup luas, pemerintah pun terus mendorong peran serta aktif dari para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk mendukung program ini. “Pada 2016 mencapai lebih dari 800.000 unit atau 805.169 unit rumah, maka pada 2017 ini kami lebih optimistis program ini bisa terus ditingkatkan.

Apalagi, kebutuhan hunian bagi masyarakat khususnya MBR terus meningkat setiap tahunnya,” kata Syarif. Dia pun menyatakan keoptimisannya akan target pada 2017.

Menurut dia, adanya berbagai kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah, serta adanya dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat melalui KPR FLPP, diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni dengan harga yang terjangkau.

Syarif menerangkan, porsi pembangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non- MBR pada pelaksanaan Program Satu Juta Rumah tahun 2017 tidak mengalami perubahan. “Komposisi pembangunan rumah pada 2017 masih tetap 700.000 untuk MBR dan 300.000 untuk non- MBR,” tutur dia.