REI Sediakan Rumah Subsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rp.4,5 Juta - Rp.7 Juta
Rumah Subsidi (Foto: agenproperti)

JAKARTA, INAPEX.co.id, – Pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan untuk mendukung pertumbuhan properti dan program sejuta rumah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Eddy Hussy menyampaikan, setidaknya ada lima isu yang harus ditangani pemerintah soal perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pertama, terkait subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). “Kami meminta pemerintah memperluas subsidi tersebut bagi masyarakat urban yang berpenghasilan Rp.4,5 juta-Rp.7 juta,” jelasnya di Jakarta, belum lama ini.

Eddy mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan karena semakin meningkatnya tingkat urbanisasi. Pihaknya juga meminta pemerintah bisa mempercepat penerbitan peraturan pemerintah (PP) mengenai penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan bagi MBR.

Kemudian, isu ketiga, adanya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) di kabupaten/kota.

Tidak hanya itu, yang keempat ialah soal revisi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebab dianggap memengaruhi daya beli pada properti mewah. Pihaknya meminta supaya mempertimbangkan pasal 22 tentang PPnBM untuk properti sebab memengaruhi pembelian properti mewah dan tak berpengaruh pada kurs.

“Terakhir, revisi hunian berimbang agar lebih implementatif karena saat ini masih sulit dilaksanakan oleh pengembang,” tambahnya.

Menurut Eddy, banyaknya masyarakat desa yang ke kota dengan penghasilan di atas Rp.4,5 juta tak bisa memanfaatkan pembelian rumah dengan sistem KPR FLPP saat ini.

“Nah, mereka yang pendapatannya di atas Rp.4,5 juta ini tetap belum bisa beli rumah karena umumnya harga di atas Rp.500 juta. Jadi gimana kalau dibantu beli, merekalah yang menghiasi perkotaan, kesannya kan kota ini selalu kumuh, mereka ini tinggalnya sangat jauh dari tempat kerja,” paparnya.

Dengan sistem ini masyarakat dapat membeli rumah sekitar Rp.250 juta sampai Rp.300 juta. Sedangkan jenis propertinya bisa rumah susun maupun rumah tapak.

Usulan ini diharapkan bisa berlaku secara nasional. Walaupun, dirinya yakin sistem tersebut baru bisa digunakan di perkotaan, sebab pada umumnya gaji di pedesaan tak sampai Rp.4,5 juta.

Akan tetapi, tambah Eddy, untuk tingkat bunga dan jumlah uang muka akan dibedakan dengan sistem yang ada saat ini. Misalnya, bunga untuk sistem baru sebesar 6,5% dan uang muka 5%.

“Nah skema baru bunganya mungkin 6,5% dari yang sekarang 5 %, lalu untuk uang muka yang sekarang 1 % mungkin yang skema baru bisa 5 %. Agak beda kelasnya, lebih baik dari yang sekarang tapi tetap ada subsidi,” jelas Eddy.

Contohnya, jika pasar untuk sistem FLPP yang saat ini sebesar Rp.100 ribu, maka pasar untuk skema baru dapat mencapai Rp.75 ribu.

(rmh)