Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika menerima audensi dengan pengurus DPP REI. (Foto; perumahan)

 

JAKARTA, INAPEX.co.id – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) yang memproklamirkan sebagai Garda Terdepan dalam membangun perumahan rakyat, menyatakan optimis mampu mencapai target pembangunan 200 ribu unit rumah rakyat hingga akhir tahun 2017.

Ketua DPP REI Soelaeman Soemawinata, merasa yakin bisa melampaui target tersebut. Ia optimis atas pencapaian REI dalam membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.

“Kami optimis target itu tercapai, bahkan mungkin bisa terlampaui karena belum semua daerah memberikan data riil yang komplit. Data sementara yang dihimpun DPP REI, hingga November 2017, jumlah rumah yang sudah dibangun anggota REI di seluruh Indonesia mencapai 168 ribu unit. Angka itu di luar 14 ribu unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dibangun DPD REI DKI Jakarta.,” kata Soelaeman, baru-baru ini.

Dirinya mencontohkan, kawasan Maja milik Ciputra Group yang telah selesai dibangun tidak kurang dari 6.000 unit rumah MBR yang dikembangkan di Citra Maja Raya, belum dimasukkan dalam data REI. Selain itu, masih ada proyek Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) di Tangerang sebanyak 2.000 unit yang juga belum masuk data.

“Jadi, masih banyak anggota kami yang membangun rumah rakyat namun belum melapor, terutama di wilayah Banten dan Jawa Barat. Padahal kedua daerah ini marak pembangunan rumah bersubsidi,”jelas Eman.

Di Jawa Barat, lanjut Eman, dilaporkan baru terbangun 16 ribu unit, bahkan ada satu developer yang tahun ini bisa membangun hingga 25 ribu unit. Sehingga di Jawa Barat saja potensi pasokan diperkirakan hampir 40 ribu unit rumah rakyat.

Diakui Soelaeman, Propinsi Jawa Barat dan Banten memang memiliki julah pengembang property terbanyak, sehingga tidak di pungkiri jika pembangunan perumahan di propinsi ini menjamur.

Di sisi lain, Soelaeman Soemawinata mengeluhkan adanya beberapa kendala di beberapa daerah yang menghambat realisasi penyediaan rumah bagi MBR. Seperti misalnya, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Barat, sehingga dibutuhkan dukungan dari perbankan dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Oleh karena itu, pihak REI berharap pemerintah pusat maupun daerah memberikan dukungan bagi pengembang dalam membangun rumah untuk MBR, terutama terkait masalah perizinan yang saat ini masih berbelit-belit. Meski pemerintah pusat sudah menerbitkan sejumlah regulasi untuk penyederhanaan perizinan, namun kondisi di mayoritas daerah belum banyak berubah khususnya untuk perizinan rumah rakyat,”kata Soelaeman Soemawinata.