Ilustrasi diperagakan model. (Foto: inapex)

JAKARTA, INAPEX.co.id – Beragam kemudahan yang diberikan pemerintah melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) khusus untuk generasi milenial, ternyata mendapat dukungan penuh dari Asosiasi Real Estate Indonesia (REI).

Apalagi, program KPR untuk milenial tersebut ditambah tanpa batasan gaji dinilai akan lebih mempermudah mewujudkan miliki rumah sendiri.

Selain itu, kaum milenial masih banyak yang kurang sadar menabung uangnya untuk beli rumah. Jadi saat ingin membeli rumah harganya terlalu besar dan tidak bisa dijangkau.

“Kan kalau milenial itu sebenarnya punya kemampuan, dompetnya tebal. Cuma karena dia senang pleasure, dia nggak ada nabung,” ungkap Sekretaris Jenderal REI, Paulus Totok Lusida, di Jakarta, belum lama ini.

Apabila masih terus ada batasan gaji untuk KPR ini dapat membatasi milenial untuk memiliki rumah.

“Maka kalau dibatasi pakai maksimal salary (gaji), itu jadi keterbatasan dia (untuk membeli rumah),” kata Paulus.

Menurutnya, uang terpenting adalah program KPR yang sedang digodok pemerintah ini dapat memberikan relaksasi bagi para generasi milenial dalam memilih dan melakukan kredit rumah.

“Jadi ini kata kuncinya relaksasi untuk milenial, kan kalau pajak itu kewajiban. Nah kita berikan relaksasi untuk milenial biar cepat punya rumah semua,” pungkasnya.

Terlepas itu, menanggapi dampak situasi politik industri properti 2019 diprediksi tubuh dibawah 10%. Asumsi pertumbuhan sektor properti itu, dihitung berdasarkan situasi industri yang belum sepenuhnya pulih.

Apalagi, target pertumbuhan 10% tersebut juga mempertimbangkan adanya pelaksanaan pemilihan umum yang akan berlangsung 2019.

“Pertumbuhan sekitar di bawah 10% belakangan ini. Tahun depan kan ada pemilu, sementara properti itu salah satu investasi yang sifatnya jangka panjang. Jadi kalau orang mau beli properti untuk investasi, orang pasti melihat situasi dan pertumbuhan ekonomi dan juga situasi politik,” ujar Ketua Kompartemen Properti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Eddy Hussy, di Jakarta, belum lama ini.

Eddy Hussy tak terlalu yakin secara industri properti bisa tumbuh lebih tinggi pada 2019 dibandingkan 2010. Namun Eddy tetap optimis pasokan properti, baik rumah, perkantoran, apartemen, dan jenis properti lainnya tetap ada.

Untuk merangsang industri properti, lanjut Eddy Hussy, ada beberapa hal yang diminta oleh pengusaha salah mendorong kemudahan dari sisi pendanaan. Kemudahanan akses pendanaan yang dimaksud adalah menggalang dana dari pasar modal dari Kontrak Investasi Kolektif-Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE).

Sekedar informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan sudah membuat regulasi dan insentif pajak untuk KIK-DIRE yang dikeluarkan melalui paket kebijakan. Namun dalam pelaksanaannya masih terkendala oleh besaran pajak yang harus dibayar pengembang untuk mernerbitkan KIK-DIRE.

Aspek perpajakan dari KIK-DIRE adalah besaran tarif Bea atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang besarannya ditetapkan maksimal 5%. Di mana masing-masing daerah bisa melakukan penyesuaian, tergantung dari peraturan daerah masing-masing.

“Seperti instrumen DIRE itu belum berjalan di Indonesia, karena besaran pajak terutama BPHTB. Diharapkan bisa turun turun kurang dari 5%,” kata Eddy Hussy.

Eddy juga menyampaikan, dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir harga rumah dan apartemen cenderung turun. “Banyak produk yang diluncurkan untuk perumahan maupun apartemen unit dan sebenarnya harganya lebih rendah dari 2-3 tahun lalu. Office space sekarang peluang bagus terkait digital ekonomi yang berkembang,” pungkas Eddy Hussy.